Jakarta Dijadikan Daerah Khusus, Pakar Politik Undip Sebut Sri Mulyani Calon Potensial Pimpin DKJ

JAKARTA, KOMPAS.TV - Munculnya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kandidat bakal calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta mendapat respons positif. 

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Undip) Prof. Sri Zul Chairiyah menilai Sri Mulyani merupakan tokoh yang potensial untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. 

Pertimbangannya DKI Jakarta kedepan Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara melainkan menjadi Daerah Khusus. 

Tantangan gubernur dan wakil gubernur DKI bukan lagi soal mengelola daerah, tapi Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, dijelaskan Provinsi DKJ adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Baca Juga: Nama Sri Mulyani dan Risma Masuk Bursa Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Kewenangan khusus yang dimaksud terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. 

Sri Zul menyarankan Sri Mulyani dapat mempelajari Jakarta sebagai daerah khusus, jika nantinya memutuskan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. 

"Jangan hanya memikirkan cara untuk mencari suara, tetapi juga harus mempelajari kondisi, situasi, keadaan masyarakat, tempat dia akan mencalonkan," ujar Sri Zul, Jumat (10/5/2024) dikutip dari Antara. 

Di sisi lain jika Sri memilih tidak mau ikut kontestasi Pilkada, Sri Zul menilai bendahara negara itu cocok untuk mengisi pos untuk hubungan internasional.

Sri punya rekam jejak sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, jaringannya akan sangat bermanfaat untuk kepentingan Indonesia ke depan. 

Baca Juga: Habiburokhman Sebut Deretan Nama yang Diusulkan ke Prabowo untuk Maju Pilgub DKI Jakarta

"Lebih baik dia ke internasional supaya menaikkan citra Indonesia di tingkat internasional," ujar  Sri. 

Adapun nama Sri Mulyani sebagai calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta dimunculkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Gilbert menjelaskan nama Sri Mulyani menjadi pembahasan di internal partai. Selain Sri ada Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden-Mahfud MD, Andi Widjajanto. 

Nama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga ikut dibahas di internal PDI-P. 

Baca Juga: Para Kandidat Cagub untuk Pilkada Jakarta dari 5 Partai Suara Terbanyak di DKI

Meski sudah dimunculkan ke publik oleh PDI-P,  Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo,  menjelaskan sampai sejauh ini sama tidak ada sama sekali komunikasi antara Sri Mulyani dengan parpol manapun. 

Yustinus menjelaskan Sri Mulyani tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, membahas, atau terlibat dalam diskusi-diskusi pencalonan dirinya di Pilkada 2024. 

"Jadi sama sekali belum ada pembicaraan langsung dan tidak langsung. Tapi kita menghormati apapun aspirasi diskusi yang berkembang di masyarakat itu," ujar Yustinus kepada wartawan di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan maupun menerima pencalonan sebagai gubernur.

Basuki menjelaskan latar belakang dirinya adalah seorang birokrat, sehingga tidak memiliki materi genetik asam deoksiribonukleat (DNA) menjadi gubernur. Di sisi lain dari segi usia diriya sudah tidak muda lagi. 

Baca Juga: Soal Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI, PDI-P Jakarta: Kalau Memang Niat Sekarang saatnya Daftar

"Saya ini birokrat ya, dan saya sudah 70 tahun bos. Jadi DNA-nya memang udah di situ, saya birokrat, saya sudah 70 tahun, masa mau ( jadi gubernur)," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Sementara Mensos Risma mengaku tidak ada komunikasi dari internal kepada dirinya terkait Pilkada. Ia juga menilai hal tersebut hanya sebatas wacana dan tidak akan terjadi. 

"Enggak, enggak ada kek gitu-gitu enggak ada. Bener. Karena beliau-beliaunya itu loh tahu aku tuh orangnya rada aneh. Jadi ya diem aja udah," ujar Risma saat ditemui awak media di gedung Kemensos, Rabu (8/5/2024).