Gerindra Yakin Keinginan Prabowo Gandeng Partai di Luar KIM Tak Dapat Penolakan Anggota

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Gerindra meyakini rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyatukan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mengalami kendala.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menjelaskan, sejak awal Prabowo ingin sekali menyatukan partai politik jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. 

Keinginan Prabowo tersebut tentu sudah dimengerti oleh para pimpinan partai yang tergabung di KIM. 

Hal itu jugalah yang membuat Prabowo saat ini terus bersilaturahmi dengan partai politik di dalam KIM maupun di luar KIM. 

Tak hanya itu, dalam setiap kampanyenya di Pilpres 2024, Prabowo berulang kali menyampaikan jika terpilih akan merangkul elit untuk bersatu demi kepentingan memajukan bangsa dan negara. 

Baca Juga: Kata Demokrat dan PAN Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran yang Kemungkinan Berkurang

Bahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres, Prabowo kembali menyampaikan ingin membangun pemerntahan yang kuat dan efektif. 

Salah satunya dengan merangkul partai-partai untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan. 

"Jadi intinya tentu komunikasi politik dilakukan kepada seluruh pihak. Kita sepakat koalisi yang kuat dan efektif sehingga janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa segera dieksekusi," ujar Andre di program Kompas Petang KOMPAS TV, Selasa (30/4/2024). 

Andre mengingatkan, progam yang ingin dijalankan oleh Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan, bukan perubahan. 

Sehingga kebijakan, program dan struktur pemerintahan yang sebelumnya sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dilanjutkan. 

Baca Juga: NasDem dan PKB Gabung KIM, PAN: Esensi Perubahan Ada Dalam Keberlanjutan

Menurut Andre, dalam mewujudkannya Prabowo tentu butuh dukungan dari partai politik lain di luar KIM agar koalisis yang kuat dan efektif bisa terbentuk. 

"Dengan pernyataan NasDem dan PKB yang akan bergabung di KIM kalau dihitung-hitung kan sudah 75 persen (kekuatan di parlemen), sehingga agenda Pak Prabowo dengan Mas Gibran segera bisa dieksekusi," ujar Andre. 

Lebih lanjut Andre meyakini keinginan Prabowo membangun koalisi kuat dan efektif tidak mendapat resistansi dari partai politik di internal KIM. 

"Semua solid dan tidak ada masalah, memang dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan syarat negara maju itu Indonesia itu harus guyub, elitnya harus bersatu itu pertama yang harus kita pahami bersama," ujar Andre.

Sejauh ini tidak semua partai di luar KIM dapat diterima oleh anggota KIM. PKS misalnya, mendapat pertentangan dari Partai Gelora. 

Baca Juga: Anies Sebut PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

Partai Gelora menilai kebijakan PKS bertolak belakang dengan agenda Prabowo-Gibran.

Salah satu contohnya, kebijakan PKS yang menolak perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, walaupun sudah ada Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Nusanatara (IKN). 

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila PKS bergabung ke KIM yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurutnya, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi. 

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).