Ketua Projo: Sinyal Pertemuan 2 Menteri PKB dengan Presiden Jokowi soal Persatuan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamnggil dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk datang ke Istana Kepresidenan. 

Dua menteri asal PKB yang menemui Presiden Jokowi yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Pertemuan dua menteri asal PKB itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024) kemarin. 

Belakangan diketahui pertemuan tersebut disinyalir untuk mendorong agar proses rekonsiliasi pasca-Pilpres 2024 bisa berjalan. 

Ada juga yang berpandangan pemanggilan tersebut untuk meminta PKB tidak ikut-ikut dalam hak angket mengingat partai yang dipimpin Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskadar masih berada di dalam pemerintahan. 

Baca Juga: Wasekjen PKB: 5 Anggota Fraksi Telah Tanda Tangani Pengajuan Hak Angket DPR

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi tidak membantah jika pertemuan tersebut untuk mengajak seluruh elemen bangsa bersatu dalam pembangunan. 

Budi Arie mengingatkan Indonesia punya pengalaman di Pemilu 2014 dan 2019 yang sangat menguras energi seluruh pihak karena tingginya persaingan antar Capres dan Cawapres.  

Namun setelah Pemilu 2019, Presiden Jokowi merangkul Prabowo Subianto, rival saat dua kali Pilpres untuk bergabung ke pemerintahan. 

"Negara kita memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi negara maju. Jadi, upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan masyarakat kita, kita dukung penuh," ujar Budi Arie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Lebih lanjut pria yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika ini tak mau berasumsi lebih jauh bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya Presiden Jokowi meminta PKB tidak ikut dalam hak angket. 

Baca Juga: Dua Menteri PKB Menghadap Presiden Jokowi, Sinyal Pendekatan Gabung ke Pemerintah Selanjutnya?

Diketahui sudah lima kader PKB yang duduk di DPR RI yang menandatangani persetujuan mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI.