Ketua Projo: Sinyal Pertemuan 2 Menteri PKB dengan Presiden Jokowi soal Persatuan Nasional

Langkah ini merupakan inisiatif PKB agar hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa terlaksana. 

Menurutnya, kepentingan pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri asal PKB tidak terlepas dari proses rekonsiliasi pasca-Pilpres. 

"Yang pasti ya sinyal (pertemuan menteri PKB) bahwa persatuan nasional penting," ujar Budi Arie.

Tawaran Menteri

Di kesempatan berbeda Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan dalam pertemuan tersebut memang ada pembicaraan soal Pemilu 2024. 

Baca Juga: Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Wasekjen: Hak Angket DPR Terus Bergulir

Pembahasan tersebut karena dirinya melaporkan ke Presiden Jokowi soal kenaikan perolehan suara PKB di sejumlah tempat. 

Selain itu tidak ada lagi pembicaraan lain. Termasuk soal penghentian hak angket dan peluang PKB mendapat jatah menteri di pemerintahan selanjutnya.

"Siapa yang bikin isu itu (tawaran jatah menteri), tanya yang bikin isu, enggak ada," ujar Abdul Halim saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Abdul Halim menegaskan saat ini PKB masih di barisan Koalisi Perubahan yang mengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Bahkan PKB bersama dengan partai di Koalisi Perubahan telah sepakat untuk mengajukan hak angket di DPR, serta berencana melayangkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 

Baca Juga: 2 Menteri PKB Temui Presiden Jokowi di Istana, Bahas Hak Angket?

Untuk keputusan apakah PKB akan bergabung di pemerintahan selanjutnya, DPP PKB belum membahas hal tersebut. 

Menurutnya sikap PKB di pemerintahan selanjutnya merupakan ranah kebijakan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

"Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari ketua umum," ujar Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Senin (18/3).