Charta Politika Nilai Wacana Pimpin Koalisi Besar Seolah Menjawab Keinginan Jokowi Tetap Berkuasa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peran Presiden Joko Widodo untuk memimpin koalisi besar di pemerintah selanjutnya dinilai bakal menimbulkan kegamangan politik. 

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai ide agar Joko Widodo memimpin koalisi besar di pemerintahan selanjutnya seolah menjawab adanya keinginan Presiden Jokowi untuk tetap berkuasa.

Yunarto mengingatkan sebelum ada ide Jokowi memimpin koalisi besar, ada wacana tiga periode. Disusul kemudian isu pemilu yang ditunda agar program-progam Jokowi saat berkuasa 10 tahun bisa tetap berjalan. 

Setelah kedua wacana tersebut gagal, kata dia, muncul Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai cawapres Prabowo Subianto. 

Kemudian saat ini, jelang pengumuman pemenang Pilpres 2024 nama Jokowi kembali dimasukkan untuk memimpin koalisi besar di pemerintahan selanjutnya yang dalam versi hitungan cepat Prabowo-Gibran lah pemenang Pilpres 2024. 

Baca Juga: PKS Buka Suara Soal Usulan Grace Natalie Sebut Jokowi Pimpin Koalisi Besar Parpol

Menurutnya dari wacana sebelum pilpres dan setelah pencoblosan ada sebuah benang merah bahwa agenda pembangunan Jokowi tidak bisa berjalan tanpa ada sosok Jokowi. Artinya harus ada cara agar Jokowi bisa tetap berkuasa.  

"Ini lanjutan saja dari pola pikir kalau tidak ada Jokowi, legacy tidak akan berlanjut. Pola pikirnya sama," ujar Yunanto dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Jumat (15/3/2024). 

Yunanto menambahkan pemikiran sosok Jokowi harus tetap ada agar program pembangunan tetap berjalan seharusnya selesai setelah ada presiden dan wakil presiden baru.

Apalagi Prabowo-Gibran, jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, punya visi misi yang jelas ingin melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya.