Sekjen DPR Irit Bicara usai Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/3/2024).

Ia diperiksa selama enam jam, mulai pukul 08.30 WIB hingga 14.28 WIB. Saat ditanya awak media mengenai pemeriksaan tersebut, Indra tak banyak bicara. Ia hanya meminta untuk menanyakannya kepada penyidik KPK.

Baca Juga: Update Kasus Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar

“Tanya penyidik ya,” katanya, Kamis.

Indra juga tak menjelaskan soal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Ia lantas berseloroh jika penyidik bertanya soal puasa Ramadan.

“Tadi ditanya penyidik puasa atau enggak,” ucapnya.

Selain Indra Iskandar, penyidik KPK juga memeriksa PNS Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Hiphi Hidupati. Delapan saksi lain yang juga diperiksa adalah:

1. Erni Lupi Ratuh Puspasari (PNS Setjen DPR RI/Staf Setkom VI).

2. Firmansyah Adiputra (PNS Setjen DPR RI/Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Kalibata DPR RI TA 2020).

3. Moh Indra Bayu (PNS Setjen DPR RI/Analis Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang dan Jasa).

4. Masdar (PNS Setjen DPR RI/Pengadministrasi Umum/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Kalibata DPR RI TA 2020).

5. Mohamad Iqbal (PNS Setjen DPR RI/Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Ulujami DPR RI TA 2020).

6. Muhammad Yus Iqbal (Kabag Risalah Persidangan I DPR RI, dari 1 Juli 2019 s.d sekarang).

7. Rudi Rochmansyah (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPR RI 2019-2021).

8. Satyanto Priambodo (PNS Setjen DPR RI/Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma DPR RI).

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR RI, KPK Sebut Ada Mark Up dan Persekongkolan

Sebagai informasi, KPK telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI ke tahap penyidikan pada Jumat, 23 Februari 2024.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 23 Februari lalu.

Dengan peningkatan status ini, KPK semestinya sudah menetapkan tersangka. Sayangnya, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. 

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut terdapat dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI.

Adapun nilai proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR ini mencapai Rp120 miliar.