RPP Manajemen ASN Ditargetkan Selesai Akhir April, ke Depan Rekrutmen ASN Bisa 3 Kali Setahun

"Dengan RPP ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan, baik antar-instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat," ujar Anas.

Baca Juga: Kebut Pembangunan Jalan dan Hunian, Jokowi Targetkan ASN Sudah Bisa Pindah IKN di Juni 2024!

Selanjutnya, RPP Manajemen ASN akan mengatur pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. 

Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.

Menurut Anas selama ini kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. 

"Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama. Sejalan dengan itu maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi atau integrated learning," ujar Anas.

Keempat aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya.

Baca Juga: MenPANRB: 419.146 Lowongan Dibuka untuk ASN Guru di Daerah

Anas menjelaskan tentu aturan ini bersifat resiprokal atau timbal balik dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. 

Nantinya di pemerintahan akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri, sebaliknya instansi TNI/Polri juga dapatkan ASN terbaik.

Terkahir RPP ini fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. 

Platform Digital Manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dengan memuat seluruh data Manajemen ASN.

Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. 

Baca Juga: Kata Komisi II DPR RI Terkait Pengesahan Revisi UU ASN Bolehkan TNI-Polri Isi Jabatan ASN

"Instansi pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN," ujar Anas.