MK Tolak Uji Formil, UU Kesehatan Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Kedua, Kemenkes telah melakukan kegiatan public hearing, focus group discussion, dan sosialisasi sebagai upaya memenuhi hak masyarakat terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. 

Hak-hak itu, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberi penjelasan.

Ketiga, para saksi yang diajukan ke persidangan mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik oleh Kementerian Kesehatan. 

Para saksi juga menyatakan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan UU Kesehatan.

Keempat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik. 

Bahkan, Kementerian Kesehatan memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat melalui laman resmi, yaitu https://partisipasisehat.kemkes.go.id/ dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (online).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga dinilai telah mengakomodir sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan UU Kesehatan, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam landasan yuridis Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Sebelumnya, MK telah memutus beberapa perkara yang terkait dengan substansi Undang-Undang Kesehatan. 

MK juga menilai bahwa proses penyusunan UU Kesehatan telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik dengan mengikuti metode omnibus. 

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan menerapkan struktur penomoran yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, UU Kesehatan tidak mengalami cacat formil. 

Baca Juga: Tolak Larangan Iklan Produk Tembakau di RPP UU Kesehatan, Asosiasi Periklanan Kirim Surat ke Menkes