TPN Ganjar-Mahfud: Gonjang-ganjing Sirekap Tidak Perlu Terjadi jika Bawaslu Cepat Tanggap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyayangkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang cenderung pasif melakukan investigasi dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. 

Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, selama ini dugaan terkait pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 sudah banyak beredar, terlebih di media sosial. 

Menurutnya, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, punya kewajiban untuk mengverifikasi dugaan-dugaan pelanggaran pemilu.

Salah satunya mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap). Dalam pemberitaan di media, banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas Pemilu. 

Menurutnya, data Sirekap cenderung menguntungkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Timnas AMIN dan TPN Ganjar Mahfud Ungkap 'Dirty Vote' di Pulau Jawa Terjadi di Pilpres 2024

"Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan. Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jujur adil," ujar Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Todung menambahkan, jika hal ini dibiarkan, pastinya akan merusak integritas Pemilu 2024. Terlebih, banyak laporan yang dilayangkan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. 

"Kalau Bawaslu cepat tanggap, gonjang-ganjing Sirekap ini tidak perlu terjadi. Tapi apa yang kami laporkan ke Bawaslu itu tidak ditanggapi sama sekali," ujar Todung. 

Lebih lanjut, Todung juga meminta DPR ikut berperan mengawal Pemilu 2024 jujur dan adil.

Menurutnya, bisa saja DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk meminta klarifikasi terkait persoalan yang muncul di masyarakat terkait dugaan pelanggaran ataupun kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Prabowo Ajak Semua Pihak Berkoalisi, Begini Respons Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

"Kalau perlu dibentuk tim investigasi independen untuk itu. Ini Pemilu yang menentukan perjalanan bangsa kita setelah dua periode Presiden Jokowi. DPR punya kewajiban untuk bisa melakukan itu. Kalau ini dibiarkan, ini akan terjadi lagi di Pemilu yang akan datang," ujar Todung. 

Adapun aplikasi Sirekap yang digunakan KPU menjadi sorotan publik karena diduga perolehan suara yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 

Contohnya, suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di TPS 026, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba melejit dalam aplikasi Sirekap KPU.

Akun X @Yiyihuyyy mengunggah video yang menunjukkan perolehan suara Prabowo-Gibran dalam aplikasi Sirekap sebesar 720. 

Padahal, pada formulir C1, hasil penghitungan di TPS, Prabowo-Gibran memperoleh 80 suara.

Baca Juga: Bantah Kecurangan, TKN Prabowo-Gibran Bakal Kumpulkan Bukti Kemenangan Pemilu 2024

Pasangan capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan memperoleh 95 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 22 suara.

KPU RI mengakui terjadi sejumlah kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, sistem tersebut dapat mengenali kekeliruan konversi tersebut, meski tak menjelaskan berdasarkan apa mesin tersebut mengenali kesalahan tersebut. 

Menurut dia, sejauh ini, tingkat kesalahan konversi cuma 0,64 persen. 

"Ada 2.325 TPS yang ditemukan antara konversinya berbeda (dari) yang sudah diunggah 358.775 TPS," ujar Hasyim dalam jumpa pers, Kamis (15/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Langkah Oposisi untuk 'Check and Balance' Demokrasi, Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan

"Bukan persentasenya yang ingin kami sampaikan, tetapi Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah konversi atau sistem kurang tepat membaca," sambung Hasyim.