TNI AD, Kompas Gramedia, dan Tribun Network Kerja Sama Gelar Pelatihan Literasi Digital

JAKARTA, KOMPAS TV - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah berkolaborasi dengan media massa Tribun Network, Kompas Gramedia, untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan literasi digital.

Para prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan TNI AD dijadwalkan mengikuti serangkaian pelatihan yang mencakup aspek jurnalistik, hubungan masyarakat, personal branding, dan pengambilan dokumentasi (dokumenter).

“Saya ingin, setiap prajurit maupun pegawai negeri sipil yang ikut pelatihan ini agar rajin mengirim bahan-bahan publikasi ke media,” ujar Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di sela penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di ruang kerjanya di Markas Besar TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) sore.

Secara teknis, pelaksanaan pelatihan yang berlangsung selama satu tahun ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Dokumen tersebut resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, bersama Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, Dahlan Dahi.

Adapun payung hukum untuk perjanjian kerja sama ini adalah Nota Kesepahaman (MoU) yang resmi ditandatangani oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, bersama Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia, Liliek Oetama, dalam suatu acara di lokasi yang sama.

Pada acara tersebut, turut hadir juga Chief Executive Officer KG Media, Andy Budiman; bersama dengan Editor Senior Harian Kompas, Rikard Bagun; Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra; dan Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi.

Brigjen TNI Kristomei Sianturi selaku Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menjelaskan bahwa tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk memberikan pembekalan dalam bidang komunikasi dan manajemen media.

Baca Juga: Waspada Penyalahgunaan Nama Kompas Gramedia dan Pentingnya Verifikasi Sebelum Mempercayai Informasi

Peserta yang menjadi sasaran pelatihan meliputi Kepala Dinas Penerangan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia, penerangan Korem, Kodim, hingga tingkat batalyon. Bahkan, program ini mencakup jajaran terdekat dengan masyarakat, seperti bintara pembina desa (Babinsa).

Pelaksanaan pelatihan akan segera dimulai. Di Jakarta, pelatihan akan diselenggarakan secara tatap muka atau luar jaringan (offline) pada tanggal 25 hingga 26 Januari 2024. Sementara itu, di daerah, pelatihan akan diadakan secara daring (online).

"Harapannya dengan adanya program ini, kemampuan atau literasi digital dari para perwira, para anggota TNI Angkatan Darat dapat meningkat, dan bagaimana mereka memanejemen atau menghandle media itu bisa dilakukan dengan baik di masa yang akan datang," ujar Kristomei.

"Cara berkomunukasinya juga lebih humanis, lebih efektif, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari media untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," tambah Kristomei, Akmil 1997 dan Kapendam Jaya 2017-2019. 

HUT Dispenad

Penandatanganan perjanjian kerja sama pelatihan literasi digital diadakan setelah pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) intel Fungsi Penerangan TNI AD yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-73 Dispenad. Dalam acara tersebut, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyoroti isu komunikasi publik.

Jenderal Maruli menyampaikan, Rakernis diadakan dengan tujuan memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat mengenai komunikasi dengan media massa.

"Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, komunikasi dengan media bisa menjadi lebih baik lagi," tambahnya.

KSAD juga mengundang para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bertemu dan bersilaturahmi. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Maruli menerima masukan dari sejumlah pimpinan media massa terkait bidang komunikasi publik.

"Tadi ada beberapa saran yang kami minta mungkin nanti dapat diarahkan oleh Ketua Dewan Pers, mengenai teknisnya agar waktu komunikasi dengan media massa bisa diatur dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Rekrutmen TNI AD 2024 Tamtama, Bintara, Taruna/Taruni Akmil Dibuka Kapan? Ini Jadwal dan Syaratnya

TNI AD Netral

Di sisi lain, KSAD ikut memberikan tanggapan terkait dengan penyebaran rekaman percakapan yang diduga melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Ia menjelaskan bahwa seringkali terjadi kejadian di mana pihak-pihak tertentu melakukan manipulasi sehingga terkesan seolah-olah ada dukungan yang diarahkan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Jenderal Maruli menilai bahwa perwira setingkat menengah ke atas akan mempertimbangkan secara mendalam sebelum membuat pernyataan di depan publik mengenai pilihan politik.

Hal ini disebabkan oleh prinsip netralitas prajurit TNI, yang melibatkan ketidakpartisan dalam pemilihan dan larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Ia juga menegaskan bahwa ia tidak ragu-ragu untuk mencopot anggota TNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif, atau pemilihan presiden.

TNI AD bahkan memiliki mekanisme evaluasi internal, salah satunya melalui perangkat intelijen.

Menantu dari Luhut Binsar Pandjaitan itu juga berkomitmen untuk merespons dengan cepat terhadap dugaan keterlibatan aparatur negara dalam pemilu.

KSAD juga memberikan opsi pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajarannya. Bagi awak media yang menemukan dugaan serupa, diharapkan dapat melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan instansi terkait.

Ia menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, untuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada seluruh jajaran bawah.

Baca Juga: KSAD Maruli Simanjuntak Tegas Pastikan Netralitas TNI AD Terjaga!

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” ujarnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, menyatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara yang diduga dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Bawaslu telah memeriksa laporan tersebut.

"Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.

Terkait kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap seorang pria bernama Palti Hutabarat. Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks, dengan tuduhan menyebar informasi terkait rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.

Dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa Forkopimda setempat ikut terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo - Guban pada Pemilihan Presiden 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengkonfirmasi penangkapan Palti.

"Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Namun, kami jelaskan lagi ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan, tentu kita masih secara simultan berkesinambungan melakukan langkah-langkah berikutnya," ujar Trunoyudo saat ditanya dalam jumpa pers di Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN, Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, mengatakan bahwa dalam rekaman tersebut terdapat suara yang diduga berasal dari sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

"Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain," kata dia di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Selasa (16/1/2024).

"Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara," tambah Ifdhal.