Kompas TV nasional rumah pemilu

JK Ungkap Asal Tanah Ratusan Ribu Hektare Prabowo yang Disinggung Anies dalam Debat Capres

Kompas.tv - 10 Januari 2024, 23:22 WIB
jk-ungkap-asal-tanah-ratusan-ribu-hektare-prabowo-yang-disinggung-anies-dalam-debat-capres
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan asal-usul bagaiman calon presiden (capres) nomor dua Prabowo Subianto dapat memiliki lahan ratusan ribuan hektar , Rabu (10/1/2024). (Sumber: Tangkap Layar Kompas TV.)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap bagaimana calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, dapat memiliki lahan ratusan ribu hektare.

Seperti diketahui, lahan ratusan ribu hektare milik Prabowo sempat disinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam debat capres kedua pada Minggu (7/1/2024) lalu.

JK menuturkan, saat dirinya baru menjadi wakil presiden periode 2004-2009, Prabowo datang ke kantornya untuk menyampaikan keinginan mengakuisisi pabrik kertas milik seorang pengusaha yang macet di salah satu bank BUMN.

"Waktu awal saya wakil presiden zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)-JK, tamu saya yang pertama kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena teman baik, saya sudah kenal baik," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

"Dia (Prabowo) bilang ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan, milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," sambungnya.

Mendengar hal tersebut, JK pun lantas meminta Direktur Utama Bank Mandiri saat itu, Agus Martowardojo, untuk mengecek kebenarannya.

"Saya bilang (kepada Agus) benar ada Kiani Kertas akan dijual karena kredit harga? Berapa harganya? Dia bilang 'Kami akan jual 150 juta dolar dan sudah ada peminat dari Singapura,'" jelas JK, seraya menirukan ucapan Agus.

"Saya bilang jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional, jangan ke asing," ucap JK.

Agus pun bersedia menjual kepada pengusaha nasional asalkan pembayaran dilakukan secara tunai.

"Jadi di depan saya, masih ada Pak Prabowo, saya sampaikan ini boleh (dijual) tapi cash 150 juta dolar. Mau enggak? (Prabowo) mau," ucapnya.

"Saya bilang setelah ini Anda (Prabowo) pergi ke Mandiri ketemu Pak Agus, ketemu lah, deal. Saya dengar beberapa waktu kemudian, maka dia bayar dan itu kemudian jadi milik Pak Prabowo pabrik itu," tambahnya.

Baca Juga: Prabowo Beri Sindiran untuk Anies soal Tanah 340 Ribu Hektare: Dia Nggak Ngerti Ada HGU...

JK mengatakan karena pabrik yang dibeli Prabowo merupakan pabrik kertas, sehingga mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200.000 hektare.

"Saya tidak tahu (hak guna usaha/HGU atau bukan), tapi biasanya pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo punya lahan seperti yang saya baca," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan lahan kepada Prabowo. Tetapi hanya memfasilitasi pembelian antara Prabowo dan Bank Mandiri.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten. Pabriknya kalau tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari pada IKN (Ibu Kota Nusantara)," tegasnya.

Dalam debat capres pada Minggu (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan lahan itu ironi.

Karena Prabowo sebagai Menteri Pertahanan belum bisa menyejahterakan prajurit TNI, lantaran masih banyak yang belum memiliki rumah.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektare tanah di republik ini. Ini harus diubah," ujar Anies.

Pernyataan Anies yang menyinggung tanah Prabowo dalam debat capres kedua itu pun berujung pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Anies dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. 

Laporan tersebut dilayangkan kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu pada Senin (8/1).

Baca Juga: Singgung Lahan Prabowo, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x