Muhaimin Sebut Perlu Penegakan Hukum untuk Bangun Investasi, Mahfud: Itu Normatif, di Lapangan Sulit

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut kredibilitas pemerintah dan hukum harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan agar semua yang berinvestasi di Indonesia merasa aman.

Pernyataan Muhaimin tersebut disampaikan dalam debat perdana cawapres atau debat kedua Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

“Kredibilitas pemerintah, hukum, harus ditegakkan untik membangun trust (kepercayaan, red) agar semua yang investasi merasa aman,” ucapnya.

Muhaimin menjawab pertanyaan panelis tentang bagaimana strategi meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas.

Baca Juga: Ditanya Ekonomi Digital, Mahfud Singgung Pinjol: Rakyat Jadi Korban, Banyak yang Bunuh Diri

Invetasi, kata Muhaimin, merupakan salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita.

Investasi, menurut dia, tidak akan mau ke Tanah Air kita apabila tidak dibangun kepercayaan, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat.

“Di sisi lain, investasi juga masih sangat tertutup dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor tertentu atau padat modal.”

“Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa mendapatkan pekerjaan,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Cak Imin, sapaan akrabnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah terlibat dalam proses investasi  yang masuk.

“Kedua, agar investasi bisa masuk ke kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita.”

“Sekaligus tanggung jawab pemerintah meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan calon investor, baik dalam maupun luar negeri,” bebernya.

Yang lebih penting dari itu, lanjut Muhaimin, adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan bahwa investasi tidak akan disalahgunakan dan tidak menjadi beban baru.

Merespons hal itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut penjelaan Cak Imin sangat normatif.

“Yang Bapak sampaikan sangat normatif, seharusnya, seharusnya, seharusnya, di lapangan, investasi itu sulit,” kata Mahfud.

“Prosedurnya bertele-tele, ada conflict of interest (konflik kepentingan), di mana pejabat yang urus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A.”

Baca Juga: Mahfud MD di Awal Debat Cawapres: Mari Bersujud ke Ibu Kita, Selanjutnya Mengabdi kepada Ibu Pertiwi

Misalnya, kata Mahfud, untuk UMKM perlu ada 24 meja demi mendapat izin UMKM.

“Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa untuk jawab itu semua?”

Sementara, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa pihaknya ingin memperbanyak pendampingan sehingga UMKM bisa naik kelas.

“Kita dampingi dari A sampai Z, mulai dari packaging-nya dari branding, marketing-nya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya.”

Merespons jawaban kedua kandidat lain, Cak Imin menyebut bahwa Indonesia memiliki Omnibus Law.

“Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah.”

“Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi,” tuturnya.

Tapi, lanjut Muhaimin, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua sehingga harus dipecut.

“Harus kita slepet upaya lebih cepat lagi menyiapkan sarana dan prasarana bagi percepatan izin.”

“Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang,” tambahnya.