Pakar Ekonomi: Debat Cawapres soal Perekonomian Harus Lahirkan Solusi yang Berani

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat cawapres Pilpres 2024 pada Jumat (22/12/2023).

Agenda tersebut akan diikuti Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. 

Debat rencananya akan digelar mulai pukul 19.00 WIB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Tema yang akan dibahas meliputi Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap debat cawapres bisa melahirkan solusi yang berani bagi perekonomian Indonesia. 

Baca Juga: Beda Pendapat Andi Arief dan Muhaimin Iskandar tentang Debat Cawapres

"Yang diharapkan pada debat cawapres adalah adanya solusi yang bersifat out of the box dan berani, misalnya untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan perlu konsisten transisi ke ekonomi hijau," kata Bhima kepada Kompas TV, Rabu (20/12/2023). 

"Jangan lagi hanya mengandalkan struktur ekonomi berbasis ekstraktif yang tidak berkelanjutan dan fluktuatif," sambungnya. 

Ia menyebut, para cawapres harus memiliki konsen di sektor pengembangan ekonomi hijau yang akan berdampak positif terhadap perekonomian. 

Berdasarkan perhitungannya, sektor ekonomi hijau mampu berkontribusi pada Produk Domestik Bruto hingga Rp 2.943 triliun. 

"Hasil hitungan modeling jika pemerintah kedepan berani melakukan transisi ke ekonomi hijau maka dampak ke PDB nya mencapai Rp2.943 triliun," katanya.

"Begitu juga janji untuk menciptakan lapangan kerja 17 juta orang, jawabannya ada di transisi ekonomi hijau," imbuhnya.

Selain itu, harapan lainnya ialah keberanian untuk mendorong efisiensi ekonomi dengan menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencapai 7,6 bisa diturunkan di bawah 4.

"ICOR ini mencerminkan efisiensi investasi di Indonesia. Selain itu soal ekspor harus ada kebijakan jelas perluasan ke pasar ekspor alternatif."