TPN Bocorkan Cara Ganjar-Mahfud Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS TV - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik bila terpilih di Pilpres 2024 mendatang. 

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan jagoannya nanti akan membuat pelayanan publik di seluruh lembaga pemerintah secara digitalisasi. 

"Meningkatkan transparansi pelayanan publik apabila berbagai sektor birokrasi dikuatkan dengan digitalisasi," kata Seno dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

Baca Juga: Abuya Muhtadi di Pilpres 2024: NU Bebas Pilih, tetapi Saya Tetap Pak Ganjar Mahfud

Seno menyebut pihaknya juga mengutamakan strategi GASPOL, yaitu Gandakan Anggaran, Sikat Korupsi, Poles Birokrasi dengan Digitalisasi. 

Menurutnya, apabila korupsi disikat, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran dan menetapkan prioritas dengan lebih baik.

"Pak Ganjar punya target pertumbuhan ekonomi yang paling optimis di akhir periode kepemimpinan beliau nanti, yaitu di angka 7 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen itu untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045 nanti.

"Angka ini bukan semata optimisme belaka, tetapi suatu keharusan apabila kita serius ingin mengelola bonus demografi menyongsong Indonesia emas 2045," kata Seno.

Selain itu, investasi bisa dipermudah tanpa kehilangan orientasi kebermanfaatan untuk rakyat.

"Hilirisasi bisa diperkuat, masyarakat juga mudah mengakses kemudahan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar berjanji akan membuat aplikasi super yang dapat mewadahi masyarakat untuk mengadu ke pemerintah pusat. 

Hal ini disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis terkait pelayanan publik berkeadilan dalam acara debat capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12) lalu. 

Ganjar mengatakan, salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan adalah adanya kontrol publik kepada para aparat pemerintah. 

"Dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik," kata Ganjar, Selasa malam. 

Baca Juga: Debat Capres: Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar Soal HAM, Pelayanan Publik dan Disinformasi

Ganjar kemudian bercerita saat dirinya membuat aplikasi Lapor Gub yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. 

"Inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus kemudian mengambil alih itu," kata Ganjar.