Ditanya Isu Perempuan, Ganjar: Kalau Ada Tindakan Afirmasi, Kelompok Ini yang Jadi Prioritas

SURABAYA, KOMPAS.TV - Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menjelaskan tentang tindakan afirmatif saat jawab isu perempuan dalam acara Gagas RI, Kamis (23/11/2023) malam.

"Apa tindakan untuk isu perempuan dan anak? Afirmative action," kata Ganjar, menjawab pertanyaan Ketua Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial Universitas Airlangga (Unair) Profesor Emy Susanti.

Ganjar mengatakan bahwa isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sudah tertera di dalam visi dan misinya dengan Mahfud MD.

Ia menjelaskan, akan ada prioritas khusus perempuan di beberapa bidang, misalnya pendidikan. Ganjar menyebut, perempuan yang kurang literasi akan disekolahkan, baik formal, non-formal, maupun informal.

"Praktiknya, kalau ada tindakan afirmasi, maka kelompok ini lah yang menjadi prioritas. Kami punya kredit khusus untuk perempuan," kata Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu.

Baca Juga: Jika Jadi Presiden-Wapres, Ganjar-Mahfud Buat Zaken Kabinet, Angkat Menteri Tak Pakai Jatah-Jatahan

Senada, Mahfud MD menjelaskan bahwa peran perempuan, terutama di bidang politik, selama ini dianggap kurang.

"Sebenarnya pemerintah sudah punya kebijakan, yang akan kami tegaskan kembali yaitu affirmative policy," ujarnya.

"Affirmative itu artinya kita membuat aturan yang tidak adil untuk mencapai keadilan baru. Ini perempuan kan diibaratkan tidak adil, harus afirmasi ini," ujarnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu menerangkan, di Indonesia, satu dari tiga calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus perempuan.

Baca Juga: Ganjar akan Copot Menteri yang Korupsi, Sebut Zaken Kabinet Tak Terlaksana Kalau Pemimpin Terlibat

"Nah itu affirmative policy-nya sudah ada, dan di dalam praktik kan sudah bisa jadi presiden, jadi bupati, bahkan kalau wisuda di kampus-kampus, itu yang paling banyak perempuan," kata Mahfud.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia itu, biasanya delapan dari 10 wisudawan yang cumlaude atau mendapatkan predikat "terpuji" adalah perempuan.

"Oleh sebab itu, itu bagus nanti program yang akan dipilah, mana yang affirmative policy, mana yang affirmative action, itu sudah kami pilah-pilah," ujarnya.

"Meski yang kita perlukan adalah manusia Indonesia tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Tapi memang perlu afirmasi," ucapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Soal Tekanan Menangkan Pilpres: Masih Lebih Berat Tekanan Ibu Rumah Tangga Indonesia

Menurut Prof. Emy, pasangan Ganjar-Mahfud perlu menulis kebijakan secara eksplisit atau terang-terangan terkait perempuan dan kelompok rentan lainnya.

"Kebijakan itu nggak bisa gender neutral, nggak bisa gender blind, memang harus berpihak, jadi mohon kalau berkenan di situ memang harus eksplisit disebutkan," ucapnya.

"Jadi orang jelas, karena kita nggak bisa mengatakan, ini berlaku untuk semua orang. nggak bisa, karena kenyataannya memang tidak sama," ujarnya.