Hadir di Acara Pembukaan Ijtima Ulama, Anies Gaungkan Program Pemerataan Pembangunan dan SDM

BOGOR, KOMPAS.TV - Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri pembukaan ijtima ulama di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

Dalam sambutannya, Anies membahas pemerataan pembangunan dan sumber daya manusia yang kompeten.

Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan cita-cita awal berdirinya negara Indonesia yang dirumuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 

"Inilah yang mau kita wujudkan untuk Indonesia ke depan, satu kemakmuran," ujar Anies dalam sambutannya, Sabtu (18/11/2023).

Anies menjelaskan, jika kemakmuran tidak merata, maka akan ada ketimpangan. Ia mencontohkan, salah satu penyebab pecahnya Yugoslavia yakni ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain. 

Baca Juga: Anies Baswedan Bicara soal Ketimpangan, Singgung Pembangunan Manusia hingga Infrastruktur

Untuk itulah, pembangunan di Indonesia harus merata, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. 

Saat ini, ketimpangan menjadi potret yang terjadi di Tanah Air, dan ketimpangan menjadi tanda adanya ketidakadilan. 

Anies mencontohkan, potret ketimpangan yang terjadi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatra dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 pesen.

Di tahun yang sama, IPM di pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 64,81 persen. 

Seiring waktu, IPM 2022 di Sumatra dan Jawa mendapat kenaikan, yakni 74,19 persen. Namun kenaikan yang signifikan tidak terjadi di pulau lain di luar Jawa dan Sumatra. Kenaikan IPMnya yakni 69,74 persen. 

Baca Juga: Kritikan Anies Baswedan Tanggapi Temuan Pakta Integritas PJ Bupati Sorong

"Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatra, selisihnya 10 tahun. Ini yang jadi perhatian bagi kami," ujar Anies. 

Lebih lanjut Anies menjelaskan, dengan potret ketimpangan tersebut, paradigma pembangunan yang saat ini dilakukan harus diluruskan.

Pembangunan ekonomi misalnya berfokus kepada pertumbuhan. Anies menilai fokus tersebut harus diubah dengan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan dengan fokus pada pemerataan. 

Pendekatan pembangunan juga diubah menjadi sektoral dan teritorial dngan fokus per wilayah. Sebab, kebutuhan Sulawesi beda dengan Jawa dan Sumatra, begitu juga dengan daerah-daerah lain. 

Selama ini, sambung Anies, rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan, akan dibuat berbasis sektoral dan teritori.  

Baca Juga: Ganjar Ajak Masyarakat Muslim Ikut Kontribusi Pembangunan Digital Nasional

"Ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan republik ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies. 

Hal lain yang menjadi perhatian bagi Anies yakni mengembalikan muruah kehidupan bernegara, etika, prinsip penegakan hukum dan keadilan. 

Tujuannya, tidak ada lagi kasus kriminalisasi dengan siapa pun, lawan politik bahkan pribadi yang tidak bersalah, termasuk ulama dan oposisi. Karena hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik, tetapi demi menghadirkan rasa keadilan.

"Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, negara mengikuti hukum. Ini harus dikembalikan," ujar Anies.