Moeldoko Buka Suara Soal Kantor DPC PDIP Solo Didatangi Polisi, Tegaskan Tak Ada Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa tak ada intervensi dari Presiden maupun pimpinan Polri soal kedatangan anggota polisi ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta.

Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menekankan bahwa Polri dan TNI harus netral dalam urusan politik praktis.

"TNI-Polri juga sama, nggak boleh menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya," jelas Moeldoko di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Apalagi memengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada. Tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi," sambungnya.

Ia menerangkan, apabila terjadi pelanggaran dalam penerapan aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) tersebut, maka masyarakat bisa protes atau komplain.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu," tegasnya.

Ia juga menegaskan, Polri dan TNI tak akan mengintervensi persoalan politik praktis, apalagi partai politik.

Baca Juga: Kapolresta Solo Tepis Tudingan Intervensi Kantor DPC PDI-P Surakarta: Kami Pastikan Situasi Aman

"Ndak ada lah itu. Sama sekali nggak ada lah seorang pimpinan di TNI/Polri yang memberikan petunjuk apalagi ini berkaitan dengan partai politik yang saya pahami selama ini no (tidak) lah itu," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Solo Kombes Iwan Saktiadi menepis tudingan bahwa anak buahnya mengintervensi kegiatan politik praktis, usai sejumlah anggotanya berada di sekitar Kantor DPC PDIP pada Rabu (8/11/2023) siang.

Kombes Iwan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan anak buahnya merupakan agenda patroli rutin yang dilaksanakan tidak hanya di Kantor DPC PDIP saja, melainkan 18 kantor lainnya.

"Kehadiran anggota Polresta Surakarta untuk patroli di Kantor Parpol, KPU dan Bawaslu sudah menjadi pekerjaan rutin bagi aparat keamanan," kata Kombes Iwan, Kamis (9/11/2023).

Ia pun menepis pernyataan Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang menyebut aparat kepolisian yang sedang berpatroli itu melakukan intervensi.

"Beliau yang menyatakan, merasa ada intervensi, saat ini, sampai detik ini saya tidak memahami intervensi seperti apa," jelas Kombes Iwan kepada wartawan saat ditemui di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga: PDIP Tunggu Bobby Nasution Kembalikan KTA Hari Ini

Ia menerangkan, kehadiran anggota Polresta Solo di sekitar Kantor DPC PDIP itu justru bertujuan untuk memastikan keamanan di tempat itu dan sekitarnya.

"Kehadiran polisi adalah untuk berpatroli, dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut," ujarnya.

"Artinya, kehadiran anggota kami memastikan situasi sekitarnya, situasi kantor tersebut dalam keadaan aman," sambungnya, dipantau dari cuplikan video Kompas TV.

Sebelumnya, FX Rudy mengaku kantor DPC Surakarta yang masih baru dan belum dipakai kegiatan oleh pihaknya itu telah dipatroli atau diawasi oleh polisi sebagai bentuk intervensi terhadap aktivitas politik.

"DPC (PDIP Surakarta -red) dipatroli oleh polisi. Hal ini menurut saya ndak (tidak) wajar," kata FX Rudy, Kamis (9/11/2023) dipantau dari tayangan Kompas TV.

Ia menyeut, seharusnya polisi maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mendatangi kantor partai politik apabila tak ada kegiatan di tempat tersebut.

"Apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, atau ASN, kalau (di kantor tersebut -red) tidak ada kegiatan, mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar," kata laki-laki yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2016-2021 itu.

 

"Itu membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara," sambung FX Rudy yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Surakarta mendampingi Joko Widodo saat menjadi Wali Kota Surakarta pada periode 2005-2010 dan 2010-2012.