Sempat Didemo Emak-Emak, Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Pindah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengeklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang, Rempang, Batam, Kepulauan Riau, siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menerima perwakilan warga Rempang di salah satu masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam, Jumat (6/10/2023).

“Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang, sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Minggu (8/10). 

Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk direlokasi sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco-City. Tercatat sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati kampung itu. 

Dari jumlah tersebut, kata Bahlil, 70 persen KK sudah bersedia bergeser namun sebagian masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. 

Baca Juga: Bahlil soal Rempang Eco City Jadi PSN: Ada 8-9 Proyek yang akan Kita Kerjakan di Sana

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Kata Bahlil, ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. 

Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3.

Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah. 

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan, sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. 

Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

Baca Juga: Bahlil Siap Mundur dari Menteri Investasi jika Terbukti Main Uang di Rempang Eco City

“Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau,” tutur Bahlil.

“Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan,” imbuhnya.

Sedangkan soal kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, pemerintah akan mengganti selisihnya.

“Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya Rp120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada Rp500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” ujarnya. 

Baca Juga: Cerita Bahlil soal Awal Konflik Rempang: Petugas Pasang Patok Lahan, Dikira Mau Relokasi Warga

Di sisi lain, Bahlil mengakui memang masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser. 

“Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” terangnya. 

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah warga berunjuk rasa saat Bahlil berkunjung ke Masjid Al-Ihsan di Tanjung Banun, Batam, Jumat. 

Warga yang mayoritas merupakan emak-emak, membentangkan poster bertuliskan "Kami menolak relokasi/digeser", "Kami menolak kekerasan dan segala intimidasi", serta "Sembulang kampung bersejarah, kami ingin tetap di kampung kami." 

Baca Juga: Soal Dugaan Ada Kartel Bunga Pinjol, Asosiasi Pinjaman Online Buka Suara

Salah satu warga yang turut dalam aksi itu menjelaskan alasan mengapa warga menolak direlokasi. Mereka masih belum yakin sepenuhnya dengan janji pemerintah. Sebab tak sedikit masyarakat jadi korban kebijakan pemerintah.

"Kami minta kepastian hukum, kami tidak mau begitu presidennya ganti, status kami malah tidak pasti," kata warga bernama Jamila.

Hal serupa diungkapkan warga bernama Fatimah. Ia mendesak pemerintah memberi kejelasan hitam di atas putih terkait perjanjian relokasi atau pergeseran ini agar ke depan nasib masyarakat Tanjung Banun tidak terabaikan.

"Jadi, sekali lagi kami minta kepastian hukum dari janji-janji yang diutarakan pemerintah," tegasnya. 

Baca Juga: KPPU Temukan Dugaan Kartel Bunga Pinjaman di Asosiasi Pinjol

Ada lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City.

Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK. 

Bahlil menyebut, warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. 

Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.