Ganjar Sebut Solusi Konflik Vertikal macam Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut buka suara terkait konflik Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau. Menurut Ganjar, pemimpin tertinggi harus turun tangan menyelesaikan masalah atau konflik itu.

"Pemimpin tertinggi harus turun tangan," tandas Ganjar dalam acara 3 Bakal Capres Bicara Gagasan di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.

Pernyataan Ganjar dilontarkan usai mendapat pertanyaan tentang apa yang akan dilakukannya terkait konflik vertikal antara warga dengan negara, seperti misalnya konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.  

Pertanyaan menyoal solusi konflik itu sendiri dilontarkan oleh Dosen Filsafat UGM RR. Siti Murtininingsih.

Ganjar menjelaskan, pemimpin tertinggi harus turun tangan untuk mengatasi konflik vertikal antara warga dengan negara. 

Ia mencontohkan sikap dirinya yang harus turun tangan dalam mengatasi konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada 2013. 

Baca Juga: Bahlil Janji Pemerintah Perhatikan Hak Kesulungan atau Hak Waris Warga Rempang

Padahal, diaku Ganjar, proyek tersebut sudah ada ebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jateng. 

"Ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain," ujar Ganjar. 

Ganjar menambahkan, dalam proses penyelesaiannya, dirinya menggandeng para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan agama di sekitar untuk mendalami permasalahan yang terjadi, hingga meminta pendapat serta masukan mereka. 

Menurutnya, sering kali pemerintah merasa sombong menilai diri bak superman atau superwoman, seolah-olah keputusan top down adalah keputusan yang sudah benar. 

"Itu salah," ucapnya menilai keputusan top down. "Pelajaran yang saya dapat dari Dr. Arie Sudjito (Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM) saat pertama kali jadi gubernur, pertama, bagaimana partisipasi dan memberikan ruang (bagi) kelompok marjinal," ujarnya. 

Baca Juga: Begini Permintaan Maaf Gibran soal Video Ajakan Memilih Ganjar Pranowo

Ganjar juga menyebut contoh konflik lain yang ditangani dengan gaya pemimpin yang turun tangan: Brexit atau Brebes Exit. Istilah Brexit sendiri merujuk pada tragedi kemacetan puncak arus mudik Lebaran tahun 2016 di pintu Tol Brebes Timur atau Brexit yang menewaskan 17 pemudik yang sakit dan kelelahan.

Menyoal Brexit, Ganjar menyebut bahwa konflik pun sempat terjadi lantaran pembebasan rumah dan lahan yang berada di tengah jalan di Brebes belum selesai.

Saat itu, Ganjar melakukan pendekatan dengan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk membantu menyelesaikan pembebasan rumah di tengah jalan di Brebes. 

Setelah pendekatan berhasil, permasalahan selanjutnya pun coba ditangani, yakni pembebasan lahan seluruhnya. Sebab, pemerintah pusat hanya membebaskan lahan yang dilewati pembangunan jalan tol. Sehingga, masih ada tanah milik warga yang tersisa yang tidak terbayarkan. 

"Saya lakukan itu satu per satu. Mungkin tidak memuaskan, tetapi ketika persoalan tidak selesai, yang membuat persoalan (makin) besar, pemerintah tertinggi harus turun tangan. Minimal di wilayah itu, jangan pernah cuci tangan, harus turun tangan membereskan," ujar Ganjar disambut tepuk tangan peserta acara. 

Baca Juga: Tragedi Tol Brexit 2016 Tidak Boleh Terulang, KPBB: Harus Ada Langkah Antisipasi Kemacetan

"Huss, enggak ada sepeda lho, ini," kelakar Ganjar untuk menghentikan tepuk tangan, yang disambut riuh tawa peserta.

Lebih lanjut, Ganjar kembali menekankan perlunya pelibatan masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik antara warga dengan pemerintah.

"Kemudian seperti Rempang dan sebagainya yang hari ini sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan. Cuma, ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka, karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas, faktanya ada," ujar Ganjar.