Prabowo Klaim Coret 2 Caleg Eks Napi Koruptor: Tak Ada Toleransi Korupsi di Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeklaim telah mencoret dua bakal calon legislatif (bacaleg) dari partainya yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Pernyataan ini disampaikan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju itu dalam acara 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan diUniversitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.

"Dua calon itu sudah saya coret," kata Prabowo dipantau dari kanal YouTube UGM.

Ia pun menyebut, adanya caleg eks koruptor yang lolos tahapan verifikasi ini kemungkinan disebabkan karena banyaknya caleg partainya yang maju buat pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Namun, Prabowo menekankan dua caleg itu langsung dicoret dari pendaftaran usai dirinya mengetahui bahwa mereka merupakan eks terpidana korupsi.

"Saya kira beberapa belas ribu itu, kadang-kadang verifikasinya lolos," ujar pria yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu.

"(Saya tahu) Coret, coret," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan di Partainya tidak ada toleransi terhadap korupsi.

"Tak ada toleransi korupsi di partai Gerindra," tegas Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Baca Juga: Penjelasan Demokrat soal SBY 'Turun Gunung': Seluruh Kader Harus Siap Menangkan Prabowo

Saat ditanya terkait hukuman apa yang pas untuk para koruptor di Indonesia, Prabowo mengaku yang berlaku saat ini sudah sesuai.

"Apa yang sudah ada sekarang ini sudah cukup menjera, bayangkan orang yang korupsi disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan, selain hukumannya cukup panjang," kata Prabowo.

"Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup buat jera," sambungnya.

Prabowo pun tak menampik jika sejumlah pihak menginginkan hukuman mati untuk para koruptor seperti yang berlaku di China.

Namun, ia menilai hukuman semacam itu di China tidak cukup efektif dalam menghilangkan budaya korupsi di negeri tirai bambu itu.

"Ternyata orang kalau nekat. Yang nekat saja di Tiongkok, sudah ada hukuman mati, tapi masih ada korupsi yang besar-besaran di sana," jelasnya.

Baca Juga: Pengamat : Survei Terakhir, Basis Massa PKB Masih Pilih Prabowo dan Demokrat Pilih Anies