Pengamat: PKS Lebih Beruntung jika Keluar dari Koalisi Perubahan, Bikin Poros Baru dengan Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan membangun koalisi sendiri.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama Koalisi Perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. 

Menurut Pengamat Politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. 

Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat coat tail effect atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. 

Di sisi lain, masuknya PKB di Koalisi Perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda idiologi politik dengan PKS.

Baca Juga: Tanpa PKS, PKB dan Nasdem Rapatkan Barisan Bahas Tim Penenangan Anies-Muhaimin

"Dari dulu itu PKS dan PKB susah ketemu, mulai dari prinsip hingga mazhab politiknya PKS dan PKB itu tidak ketemu. Basis konstituen PKS dan PKB itu saling berhadap-hadapan bahkan saling bermusuhan," ujar Adi di program Kompas Petang KOMPAS TV, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar Koalisi Perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres.

PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat.

Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi Cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. 

Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. 

Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heryawan, kader PKS yang menjabat gubernur Jawa barat dua periode. 

Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Tak Ada Spanduk Cak Imin di Acara Anies

"Empat poros di Pilpres jika dilihat kalkulasi saat ini bisa terjadi. Misalnya poros PPP, PKS dan Demokrat cukup mengenapi ambang batas 20 persen. Atau misalnya PKS dengan Golkar itu sudah menggenapi ambang batas pencalonan presiden," ujar Adi.

"Bagi saya semua poros koalisi politik saat ini tidak bisa dipastikan 100 persen fix, sebelum ada keputusan resmi dari KPU," pungkasnya. 

Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. 

Sudah dua kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem.

Acara pertama saat deklarasi Anies-Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdemm di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi.