Kata Jokowi soal Tebusan Rp5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB: Semua Jurus Kita Gunakan

Benny mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi lewat proses negosiasi. Pemerintah daerah, kata dia, sedang menyiapkan uang yang diminta Egianus Kogoya tersebut.

"Sebetulnya, terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya,” kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/6/2023).

“Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan, dan bahan medis.”

Menurut Benny, uang tebusan yang diminta Egianus Kogoya sebesar Rp 5 miliar. Namun, saat pihaknya hendak mencoba komunikasi, KKB Egianus Kogoya tidak membuka ruang negosiasi. 

Baca Juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB, Jokowi: Jangan Dilihat Diam Saja, Kita Sudah Berusaha Keras

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun, sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujar Benny.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengakui KKB pimpinan Egianus Kogoya tak pernah meminta uang tebusan senilai Rp 5 miliar untuk membebaskan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens.

Ia mengatakan hanya pernah memberikan arahan kepada Pj Bupati Nduga untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi pmbebasan pilot Susi Air membuahkan hasil.

Fakhiri menyampaikan hal tersebut untuk menghindari upaya represif yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa, baik dari sisi aparat keamanan ataupun masyarakat.

"Saya sudah sampaikan bahwa Egianus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang itu," kata Fakhiri di Jayapura, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: KKB Egianus Kogoya Ultimatum Bakal Bunuh Pilot Susi Air pada 1 Juli, Ini Respons Kapolda Papua

Menurut Fakhiri, waktu itu dirinya menyampaikan jika perlu menyiapkan uang untuk KKB Egianus Kogoya, nilainya tidak lebih dari Rp5 miliar.

"Jadi saya bilang saat itu, kalau mereka membutuhkan uang yang penting tidak lebih dari Rp 5 miliar, ya pemerintah siapkan saja,” ujar Fakhiri.