Pengamat Sebut Isu Kontrak Politik Ganjar dan PDI-P Bukti Komunikasi Partai dan Relawan Belum Ideal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai ada komunikasi yang belum ideal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres). 

Sehingga muncul isu penandatanganan kontrak politik antara Ganjar dengan partai berlambang kepala banteng itu.

Menurut Yunanto, cuitan dari calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang mempertanyakan kebenaran adanya kontrak politik Ganjar dengan PDI-P, terkait penentuan menteri-menteri di dalam kabinet apabila terpilih sebagai presiden, dapat dilihat dari dua sudut pandang.

Pertama, relawan menerjemahkan istilah petugas partai yang disematkan kepada Ganjar berbeda dari maksud PDI-P.

"Ya kita bisa lihat dari dua kacamata, yang pertama, secara positif kita bisa melihat ini sebagai bentuk rasa sayang dari relawan yang punya tafsir berbeda menerjemahkan petugas partai dengan PDIP. Sehingga mereka perlu ada penegasan yang kemudian bisa menerjemahkan bahwa petugas partai itu tidak kemudian mengkooptasi hak-hak yang dimiliki presiden ketika bekerja," terangnya di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (13/6/2023).

Kedua, kata Yunanto, cuitan Ade di media sosial Twitter itu membuat kesal dan dianggap merugikan PDI-P.

"Pertanyaan seperti ini kenapa tidak kemudian didiskusikan atau ditanyakan kepada pihak yang memang dituduhkan membuat kontrak politik," ujarnya.

Baca Juga: Diundang Rapat dengan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo: Selalu Ada Perbincangan Politik kalau Bertemu

Direktur Eksekutif Charta Politika itu mengatakan, dilihat secara kritis, peristiwa ini menunjukkan adanya komunikasi yang belum ideal antara sesama pendukung Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

"Artinya kan, menurut saya ada jalur komunikasi yang belum ideal dijalankan oleh pihak partai dan teman-teman relawan," katanya.

Ia pun menyebut, rumor terkait kontrak politik paling menarik dilekatkan kepada Ganjar sebagai bacapres yang diusung PDI-P karena ungkapan "petugas partai" yang pernah diucapkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Memang dalam konteks rumor politik, menjadi paling menarik melekatkan isu ini kepada capresnya PDI-P, karena terminologi yang digunakan oleh PDI-P adalah petugas partai, yang di situ kemudian muncul perbedaan tafsir dari PDI-P dengan misalnya orang awam, termasuk relawan seperti Ade Armando," urainya.

Yunanto menilai, serangan kepada Ganjar memang paling mudah menyematkan isu atau tafsir negatif tentang istilah "petugas partai", termasuk tuduhan adanya kontrak politik.

Baca Juga: Mahfud MD: Kondisi Ruang Digital Jelang Pilpres 2024 Adem Ayem, Tak Sepanas Pemilu 2019

Isu yang dilekatkan kepada Gubernur Jawa Tengah itu, kata dia, sudah sering ia dengar, namun tak pernah ada orang yang mengaku melihat bukti adanya kontrak politik.

"Kalau sudah ada yang tahu, menurut saya, dan niatannya buruk, harusnya sudah menyebar tuh yang namanya informan politik," tuturnya.

"Tapi sampai sekarang, saya sudah sering mendengar isu itu, tapi selalu istilahnya adalah mendengar kabar, tidak pernah ada yang mengatakan pernah melihat," imbuhnya.

Sebelumnya, cuitan Ade Armando di media sosial Twitter menarik atensi publik karena meminta klarifikasi terkait adanya kabar bahwa Ganjar menandatangani kontrak politik dengan PDI-P terkait penentuan menteri-menteri di dalam kabinetnya jika terpilih menjadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang2 yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah2an salah." tulis Ade melalui Twitternya, Minggu (11/6/2023) pagi.

Bakal calon presiden dari PDI-P itu pun dimintai klarifikasi oleh wartawan terkait cuitan Ade tentang dirinya.

"Tentunya ya ditentukan oleh presiden, wong prerogratif kok," kata Ganjar kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Usai mendengar jawaban Ganjar tersebut, Ade pun kembali menulis cuitan yang berisi pujian dan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!  Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Keren! Jadi semangat lagi mendukung Ganjar Pranowo!" tulisnya pada Selasa (13/6/2023).