Cawe-Cawe Presiden Jokowi Disebut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kesinambungan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyatakan akan ikut turun tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Hal ini dilakukan Presiden Jokowi untuk kepentingan nasional.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan langah Presiden cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk penentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa.

Presiden ingin memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, adil, baik, aman, dan lancar.

Bey juga menjelaskan latar belakang Presiden menyatakan cawe-cawe dalam konteks positif di Pilpres 2024, tidak terlepas dari pengalaman di negara lain.

Baca Juga: Soal 'Cawe-Cawe' Jokowi, Pramono: Bukan Atur Pemenang Pemilu, Presiden Ingin Programnya Berlanjut

Presiden Jokowi menyatakan, dari beberapa negara, kesempatan untuk maju itu dilakukan hanya dalam satu kali peradaban sebuah negara.

Namun, berdasarkan penilaian Presiden Jokowi, Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara maju dalam kurun waktu 13 tahun lagi, yakni saat Indonesia mendapatkan momentum bonus demografi. 

"Jadi Pilpres 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan bangsa Indonesia ke depan. Di situ kita membutuhkan kepemimpinan yang berani, dan juga memanfaatkan situasi Indonesia di saat itu. Jadi dasarnya itu," ujar Bey di program Kompas Malam KOMPAS TV, Selasa (30/5/2023). 

Bey menambahkan, konteks Presiden menyatakan ikut turun tangan di Pilpres 2024 bukan karena adanya kekhawatiran terhadap pemimpin ke depan. Melainkan merupakan sikap Presiden untuk ikut bertangung jawab dalam pelaksanaan kesinambungan pembangunan dan demokrasi di Pemilu 2024 berjalan dengan baik. 

Sebab, dari demokrasi yang baik, maka Indonesia akan menghasilkan kepemimpinan yang baik juga. 

Baca Juga: Jokowi: 'Cawe-Cawe' untuk Kepentingan Positif, Tidak Gunakan Kekuasaan TNI dan Polri

"Cawe-cawe atau intervensi ini dalam hal positif, ya. Presiden jelas menjamin bahwa akan terjadi netralitas baik pada ASN, TNI, Polri dalam Pemilu atau Pilpres yang akan datang," ujarnya. 

Lebih lanjut Bey menyatakan, dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi sering kali menyatakan kepemimpinan di Tanah Air tidak terjadi kesinambungan. 

Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu, Demokrat: Presiden Harus Netral, Tidak Perlu Cawe-Cawe!

Setiap pergantian presiden, maka program sebelumnya tidak dijalankan, bahkan membuat program baru yang membuat pembangunan terhambat. 

"Saat ini pembangunan IKN sudah menjadi amanah UU, jangan sampai terputus. Artinya kita jangan memulai semua itu dari nol lagi. Presiden membahasakannya 'jangan kita sudah SMA, kembali lagi ke TK lagi'," ujar Bey. 

Adapun pernyataan Presiden Jokowi yang ikut turun tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023) sore. 

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Baca Juga: Soal Presiden Jokowi Cawe-Cawe untuk Negara, Anies: Pemilu Harus Jujur dan Adil!

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Presiden mencontohkan Korea Selatan adalah contoh terbaik karena negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Baca Juga: Istana Sampaikan 5 Poin Konteks Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024

Cawe-cawe yang dimaksud, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Kalau urusan siapa capres cawapres, itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.