Cawe-Cawe Presiden Jokowi Disebut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kesinambungan Pembangunan

Setiap pergantian presiden, maka program sebelumnya tidak dijalankan, bahkan membuat program baru yang membuat pembangunan terhambat. 

"Saat ini pembangunan IKN sudah menjadi amanah UU, jangan sampai terputus. Artinya kita jangan memulai semua itu dari nol lagi. Presiden membahasakannya 'jangan kita sudah SMA, kembali lagi ke TK lagi'," ujar Bey. 

Adapun pernyataan Presiden Jokowi yang ikut turun tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023) sore. 

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Baca Juga: Soal Presiden Jokowi Cawe-Cawe untuk Negara, Anies: Pemilu Harus Jujur dan Adil!

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Presiden mencontohkan Korea Selatan adalah contoh terbaik karena negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Baca Juga: Istana Sampaikan 5 Poin Konteks Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024

Cawe-cawe yang dimaksud, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Kalau urusan siapa capres cawapres, itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.