PAN Sebut Wacana Pembentukan Koalisi Besar di Pilpres 2024 Bukan Arahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memastikan rencana pembentukan koalisi besar dalam menyongsong gelaran Pilpres 2024, bukan merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Baca Juga: Koalisi Besar Belum Terbentuk, PPP Tak akan Paksakan PDIP Gabung

Koalisi besar merujuk pada wacana bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP; KIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB.

"Tidak ada arahan dari Pak Presiden," kata Viva kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Wacana pembentukan koalisi besar mengemuka usai Presiden Jokowi bertemu lima ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah dalam acara silaturahmi Ramadan yang diadakan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 2 April 2023 lalu.

Viva menjelaskan, alasan mengundang Presiden Jokowi dan lima ketua umum (ketum) parpol pendukung pemerintah itu untuk mendengar masukan ihwal komposisi koalisi terbaik di pesta demokrasi nanti. 

"Pak presiden itu kita undang mendengarkan apa pikiran dan apa yang menjadi cita-cita dari masing-masing partai politik pendukung pemerintah," ujarnya.

Dia meyakini Presiden Jokowi menghargai independensi setiap parpol yang akan bergabung di koalisi besar.

"Presiden itu menghormati setiap independensi partai politik, dan setiap partai politik memiliki mekanisme internal," katanya. 

Namun, dia mengakui Jokowi juga dimintai nasihat soal rencana pembentukan koalisi besar.

Baca Juga: Alasan Golkar Menolak PDI-P Masuk Koalisi Besar

"Proses untuk komunikasi antarparpol ya kita undang presiden karena seluruh parpol pendukung pemerintah kan masuk di dalamnya. Ya kita minta nasihat Pak Presiden," ujarnya.

Sementara Presiden Jokowi menilai dua koalisi tersebut cocok jika bergabung menjadi koalisi besar.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi di kantor DPP PAN, 2 April lalu.

"Cocok," kata Jokowi singkat, seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV, Gahniyar Febrian.

Meski menyatakan kedua koalisi tersebut cocok bergabung, Jokowi tetap menyerahkan hal tersebut kepada para ketum parpol yang berada di dua koalisi tersebut.

"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," jelasnya.

Jokowi pun enggan menanggapi lebih lanjut wacana penggabungan dua koalisi partai tersebut.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja," jelasnya.