Penggunaan Dana Ilegal di Pemilu Menunjukkan Sistem Pencegahan dan Pengawasan Tidak Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Adanya dana ilegal yang digunakan untuk pendanaan pada pemilihan umum menunjukkan bahwa ada sistem pengawasan dan pencegahan yang tidak berjalan.

Penilaian itu disampaikan oleh Benny K Harman, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari Partai Demokrat, dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (15/3/2023).

Dalam dialog tersebut, awalnya Benny mengatakan dirinya tidak pernah menemukan adanya dana ilegal yang masuk ke parpol dan tidak pernah menggunakannya.

“Kalau saya sih, saya tidak menemukan itu. Kita enggak penah menggunakan dana itu dan juga tidak pernah ada yang menawarkan juga,” tuturnya.

Baca Juga: Mantan Ketua PPATK Beberkan Pola Dugaan TPPU Jelang Pemilu: Kredit Macet Meningkat, Bank Dibobol

Tapi, lanjut Benny, menurutnya dana ilegal merupakan sebuah kenyataan dan banyak di tengah masyarakat.

“Tapi, satu hal yang penting menurut saya, sudah menjadi kenyataan bahwa banyak sekali dana ilegal yang saat ini berada di tengah-tengah masyarakat.”

“Menkopolhukam sendiri kan sudah menyebut dengan sangat tegas, di Kemenkeu ada Rp300 triliun,” tuturnya.

Saat Budiman tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum menanyakan apakah ada kemungkinan parpol ‘bermain’ dengan dana ilegal tersebut, Benny menyebut itu mungkin saja terjadi.

“Menurut saya sih mungkin saja adanya.”