Pengamat: Status Partai Prima Tak Bisa Dibarter dengan Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima bersedia mencabut poin kelima gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengulang tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Namun, partai politik (parpol) pimpinan Agus Jabo Priyono itu memberikan syarat, yaitu partainya diloloskan oleh KPU RI menjadi parpol peserta pemilu. 

Baca Juga: Partai Prima Bersedia Cabut Gugatan Penundaan Pemilu 2024, Ini Syaratnya

Menanggapi hal itu, Koodinator Komite Pemilih Indonesia dan Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow menyatakan, gugatan Partai Prima yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tak boleh dicabut kembali. 

Sehingga, status Partai Prima yang tidak memenuhi syarat sebagai calon parpol peserta pesta demokrasi, tidak bisa dibatalkan dengan putusan tersebut.

"Meminta diloloskan untuk ikut pemilu sebagai barter dari pencabutan gugatan, jelas enggak boleh, sebab melanggar aturan pemilu," kata Jeirry kepada Kompas TV, Kamis (9/3/2023). 

"Jika yang mau dicabut adalah gugatan di PN Jakpus yang sudah diputuskan, jelas tak boleh lagi. Sebab sudah ada putusannya, kan," ujarnya. 

Menurut dia, melayangkan gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima ke PN Jakpus itu salah alamat. 

"Jika satu partai tidak lolos dalam verifikasi sehingga tak boleh ikut pemilu, maka hanya Bawaslu dan PTUN yang bisa meloloskannya jika partai tersebut menang dalam gugatannya. Selain itu, memang tak ada lagi," ujarnya. 

Sebelumnya, Jabo menegaskan, alasannya melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

KPU, nilai Jabo, bertindak tidak profesional saat melakukan verifikasi administrasi terhadap Partai Prima, sehingga partainya gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

"Itu bukan permohonan sengketa pemilu, ini yang harus dipahami. Karena kami tahu bahwa kompetensi pengadilan negeri itu tidak ada untuk mengadili sengketa pemilu. Kami mengajukan permohonan perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Untuk itu, Agus mengklarifikasi bahwa Partai Prima tidak membawa agenda politik dalam gugatannya terkait penundaan pemilu, melainkan yang diinginkan partainya ialah bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga: Terungkap, Selama Persidangan Gugatan Partai Prima di PN Jakpus, KPU Tak Pernah Hadirkan Saksi

"Kita hanya mencari hak sebagai warga negara yang ingin berpolitik, membangun partai politik supaya bisa ikut pemilu, hanya itu,” ucap Jabo.

“Kawan-kawan bisa track, kita justru berkampanye mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah inkonstitusional,” imbuhnya.