Jadi Anggota PPS? Ini Gaji, Tugas, dan Wewenangnya dalam Pemilu 2024

SURABAYA, KOMPAS.TV - Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sedang berlangsung di beberapa wilayah.

Seperti halnya di Jawa Timur, seleksi PPS masuk ke tahap wawancara. Para peserta yang sebelumnya lolos pada seleksi tertulis akan diberikan pertanyaan sesuai kualifikasi.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Rochani mengatakan bagi 17 KPU Kabupaten/Kota yang tanpa perpanjangan waktu pendaftaran PPS, tes wawancara dilakujan 15-17 Januari 2023.

 

"Sedangkan untuk 21 KPU Kabupaten/Kota dengan perpanjangan pendaftaran PPS, akan melaksanakan tes wawancara selama tiga hari pula, namun dimulai 18 Januari hingga 20 Januari 2023," ujar Rochani, Selasa, dikutip dari Antara.

Menurut mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut, tes wawancara merupakan bagian akhir dari seleksi terbuka calon anggota PPS sebelum KPU Kabupaten/Kota akan menetapkan tiga calon anggota PPS pada peringkat teratas.

"Tiga calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPS," ucapnya.

Baca Juga: Syarat Usia Minimal Panwaslu Desa Kini 21 Tahun

Apa yang ditanyakan saat wawancara PPS?

Melansir kota-batu.kpu.go.id, dalam tes wawancara PPS dengan komisioner, peserta akan ditanyakan 3 hal terkait wawasan/pengetahuan kepemiluan, komitmen meliputi integritas, independensi dan profesionalitas.

Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai rekam jejak calon anggota PPS itu sendiri. Penilaian ini juga memperhatikan tanggapan/masukan dari masyarakat.

Lantas, apa tugas dan wewenang PPS Pemilu 2024?

Tugas PPS Pemilu 2024

Ketentuan mengenai pembentukan PPS untuk Pemilu 2024 tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Mengacu pada peraturan ini, berikut tugas anggota PPS Pemilu 2024 dalam penyelenggaraan Pemilu.

• Mengumumkan daftar pemilih sementara;
• Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
• Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK);
• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU dan PPK;
• Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah kerjanya;
• Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
• Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: PBNU Buka Suara soal Hasil Ijtima Ulama PKB Kiai Jadi Jurkam Pemilu 2024: Tak Boleh Bawa Atribut NU

Tugas-tugas anggota PPS tersebut dilaksanakan dengan:

• Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;
• Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
• Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menyampaikannya kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;
• Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
• Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;
• Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
• Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU kabupaten/kota paling lama dua bulan setelah pemungutan suara; dan
• Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Wewenang PPS Pemilu 2024

PPS memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana telah diamanatkan oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Wewenang anggota PPS dalam Pemilu, yakni:

• Membentuk KPPS;
• Mengangkat Pantarlih;
• Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Apakah Peserta Program Magang Magenta BUMN 2023 Digaji? Ini Keuntungannya

Gaji PPS Pemilu 2024

PPS terdiri dari tiga orang yang meliputi satu orang ketua merangkap anggota dan dua anggota. 

Adapun gaji ketua PPS adalah sebesar Rp 1.500.000 per bulan, sementara untuk gaji anggota PPS, yakni Rp 1.300.000 per bulan.

Gaji PPS untuk Pemilu 2024 ini akan diterima PPS selama masa kerja mereka yang terhitung mulai 17 Januari 2023 sampai 4 April 2024.