Sebab, kata dia, dana hibah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat ibu kota. Contohnya, pemberian perahu karet dari Pemprov DKI Jakarta kepada TNI Angkatan Laut (AL).
Baca Juga: Begini Kata Kepala Satpol PP DKI yang Disebut Punya Harta Rp23,8 Miliar: Kesalahan Isi Data
"Misalkan, kepada AL, (diberikan) perahu karet, mereka sering turun memang. Jadi, berhak dikasih, diprioritaskan," ucap Thopaz.
"Tapi ketika masuk ke KDO, pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas."
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu mengakui bahwa pemberian dana hibah sebetulnya sah-sah saja dilakukan.
Namun, Thopaz menilai penggunaan dana hibah untuk membeli sederet mobil itu tidaklah tepat.
"Untuk pembelian kendaraan operasional itu kan kurang tepatlah. Bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu boleh-boleh saja, sah-sah dilakukan," ujar Thopaz.
Baca Juga: Anggota TNI Kodam Jaya Lawan 9 Begal di Kebayoran Baru Jakarta saat Pulang Belanja Kebutuhan Dapur
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin buka suara. Ia menjelaskan pemberian dana hibah ke Kodam Jaya untuk pembelian kendaraan dinas bertujuan untuk kepentingan pengamanan Ibu Kota.
Arifin menegaskan, pemberian dana hibah itu sudah diperhitungkan secara matang dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat Jakarta juga.
"Ini kan untuk layanan pengamanan juga kan, untuk keamanan, dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada," kata Arifin.
Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Ketua DPRD DKI: Saya Mendukung Proses Penyelidikan KPK
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.