Pilpres 2024, Ketum Parpol Dinilai Naif jika Tidak Percaya Suara Publik Lewat Survei, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, menyebut, jelang pemilhan Presiden (Pilpres 2024) suara publik bakal makin menguat. Partai politik dan ketum partai tidak boleh menafikan suara rakyat ini yang seringnya terlihat dari pelbagai survei akademik. 

Menurut Didik, partai atau pimpinan partai yang menafikan suara "silent majority" dari publik adalah partai dan pimpinan yang naif.

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik ini, silent majority atau kelompok besar pemilih yang cenderung tidak bersuara lantang soal pemilu atau pilpres justru akan menjadi penentu dari pemilihan presiden atau pemilihan legislatif.  

"Dari mana silent majority diketahui secara lebih pasti (bukan pasti seratus persen karena ada margin error dari sampling yang ilmiah)? Jawabnya, dari metode riset polling dipraktekkan oleh para pollster dan peneliti," kata Didik Jumat (13/1/2023) dalam keterangannya diterima KOMPAS.TV. 

Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih Jokowi-Maruf Pilih Ganjar, Pemilih Anies dapat Limpahan Suara Prabowo-Sandiaga

Riset yang ilmiah dan akademik, kata dia, dilaksanakan berdasarkan ilmu dan metode akademik, seperti polling, quick count dan lain-lain.   

"Jika ada partai dan pimpinan partai menafikan realitas hasil-hasil survei akademik ini, saya sebagai peneliti tidak bisa nenyebutnya sebagai... apa yang yang halus tidak akademik, tidak memahami ilmu," ujarnya. 

Ia lantas menyebut, riset akademik berbicara jujur, kecuali lembaga riset yang manipulatif, yang lembaga dan pelakunya dipakai untuk mengelabui publik.  

"Lembaga riset seperti ini tidak akan berumur panjang," ucapnya.