Siang Ini Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Kedua Uji Materiil UU Pemilu, Acara Perbaikan Permohonan

Setelah pembacaan permohonan, majelis hakim memberikan sejumlah catatan kepada pemohon. Di dalam persidangan tersebut, dua pengacara pemohon mengaku baru pertama kali beracara di MK.

Hakim Manahan menyatakan, pihak pemohon memerlukan arahan yang lebih rinci terkait penyusunan permohonan tersebut. Ia juga memberikan sejumlah catatan.

Salah satu poin catatan hakim ialah pemohon harus menguraikan norma dari dua pasal UU Pemilu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional dengan Pasal 7 UUD 1945.

Baca Juga: PDIP Respons Pertemuan 8 Parpol Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Kita Hormati

"Apakah ada hal-hal lain itu yang perlu Saudara pertajam, ya, dalam menguraikan di mana inkonstitusionalitas yang Saudara kemukakan yang dikandung oleh dua pasal tadi? Itu yang harus Saudara kemukakan, jangan langsung mengkonfrontir, ya, norma-norma tadi itu ya, yang Saudara uji itu dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini," jelas Manahan.

Selain itu, Hakim Ketua Guntur juga memberikan catatan, salah satunya bahwa pemohon perlu menjabarkan keterkaitan inkonstitusionalitas dari dua pasal di dalam UU Pemilu dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon.

"Ujungnya belum kelihatan kaitannya dengan kerugian konstitusional apa yang Anda merasa dirugikan dengan norma-norma yang Anda pandang kontradiktif," urai Guntur.

"Nah, ini perlu juga dielaborasi (dijabarkan -red), sehingga hakim nanti bisa tahu, 'oh, ini kerugian yang dilakukan', baik kerugian faktualnya maupun juga kalau itu kerugian potensial," imbuhnya.

Ia menambahkan, kerugian yang dialami oleh pemohon harus dipertegas meski secara sporadis sudah terlihat di dalam permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum.

Atas berbagai masukan dari majelis hakim itu, pemohon pun mengirimkan dokumen Perbaikan Permohonan sebanyak empat rangkap yang dikirimkan ke MK pada 27 Desember 2022.