Bukan Jumlah Parpol yang Jadi Pertimbangan Pengusaha Berinvestasi, tapi Kestabilan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jumlah partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) bukan faktor penting yang menjadi pertimbangan pengusaha dalam berinvestasi.

Penjelasan itu disampaikan oleh Shinta Widjaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo, dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, hal yang diinginkan oleh pengusaha atau investor adalah kestabilan politik.

“Sebenernya kalau buat pengusaha bukan banyak atau sedikitnya ya, bagaimana kita bisa menjamin adanya kestabilan politik,” tuturnya.

Meski demikian, ia melihat, jumlah partai politik yang banyak justru memperbesar kemungkinan gesekan.

Baca Juga: Pemilu, KPU Kota Malang Lantik 25 Anggota PPK

“Jadi kalau kita lihat, partai banyak itu bisa menimbulkan mungkin lebih banyak kekisruhan. Jadi faktornya bukan banyak atau sedikitnya, tapi stabilitasnya, ini yang harus dijaga.”

“Saya rasa faktor yang penting ya, yang dilihat oleh semua pengusaha dan investor, adalah bagaimana tahun pemilu itu jangan sampai menimbulkan masalah-masalah secara kepastian hukum maupun keamanan,” urainya.

Saat ini, lanjut dia, yang sering ditanyakan oleh para investor luar dan dalam negeri adalah bagaimana pelaksanaan pemilu mendatang.

“Jadi, kalau menariknya, sekarang kalau ditanyakan investor baik luar maupun dalam, mereka selalu menanyakan bagaimana ya nanti pemilunya,” tuturnnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengkhawatirkan isu penundaan pemilihan umum (pemilu), yang menurutnya belum selesai.

Burhanuddin yang juga menjadi narasumber dalam acara itu, mengatakan, secara pribadi dirinya tidak khawatir pada hari H Pemilu 2024, tetapi kekhawatirannya justru menjelang pemilu.

Setidaknya, kata dia, ada dua gejala yang dikhawatirkannya. Pertama adalah upaya penundaan pemilu.

“Pertama adalah upaya untuk menunda pemilu, terutama oleh sebagian elite, karena mereka yang menolak penundaan pemilu itu terlalu besar, yakni 81 persen,” tuturnya.

Artinya, kata dia, misalnya ada sebagian elite yang memaksakan penundaan pemilu, itu akan bertentangan, akan berbeda kepentingan dengan 81 persen publik.

Jika para elite yang menginginkan penundan pemilu itu memaksakan kehendaknya, mereka akan bertentangan dengan 81 persen masyarakat.

Baca Juga: Tanggapi Rumor Dugaan Manipulasi Verifikasi Partai Politik, Ketua KPU: Sudah Ada Aturannya

“Artinya dari 10 orang Indonesia, delapan menolak, itu terlalu berisiko.”

“Artinya, kalau misalnya dipaksakan, dan kemudian bertentangan dengan konstituen, saya khawatir akan menimbulkan instabilitas politik yang kemudian berujung pada instabilitas ekonomi,” lanjutnya.