Perludem Sebut Hampir Setiap Proses Verifikasi Partai Politik Selalu Ada Pihak yang Keberatan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menerapkan syarat yang cukup berat dan rumit, hampir setiap proses verifikasi partai politik, selalu ada keberatan.

Pendapat itu disampaikan oleh Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (4/1/2023).

“Hampir setiap proses verifikasi partai politik, selalu ada keberatan, semenjak kita menerapkan syarat yang cukup berat, rumit, dan kompleks,” jelasnya.

“Ketika KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan keputusan, ada keberatan, dan semakin ke sini kita punya mekanisme yang semakin tertib sebenarnya.”

Keberatan dan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, menurut Titi, sudah memiliki ruang untuk mengajukan sengketa.

Mulai dari mengajukan keberatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), hingga ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga: Anggota Komisi II Minta KPU Jelaskan Secara Gamblang soal Dugaan Kecurangan Saat Verifikasi Faktual

“Jadi ada ruang yang bisa ditempuh, mulai dari keberatan di Bawaslu, mengajukan sengketa proses, kalau masih tidak puas bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”

“Tapi, memang ini harus menjadi evaluasi betul bagi KPU dan Bawaslu, di tengah tuntutan besar kita, ingin pemilu sesuai jadwal,” lanjut Titi.

Bahkan, lanjut Titi, bukan hanya sekadar pelaksanaan pemilu sesuai jadwal, tetapi juga kredibilitas pelaksanaan pemilu itu sendiri.

“Bukan hanya sesuai jadwal, tapi kredibilitas pemilunya.”

“Misalnya, cukup disayangkan, ini kan tahap awal sebenarnya, mulai ada suara-suara soal keraguan pada kredibilitas verifikasi faktual,” kata dia.

Dulu, menurut Titi, keberatan yang diajukan biasanya hanya pada output atau hasil akhir, tetapi kini yang menjadi sorotan justru dugaan manipulasi dalam menginput data ke sistem.

“Kalau sekarang sorotannya adalah dugaan keterlibatan bahwa apa yang diinput di dalam sistem yang digunakan oleh KPU itu dihasilkan melalui proses yang boleh dikatakan manipulatif, atau inputnya tidak sesuai dengan realita di lapangan.”

Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum menanyakan, apakah masalahnya terletak pada transparansi, Titi mengatakan bukan hanya masalah transparansi.

Menurutnya, persoalan transparansi menjadi masalah tersendiri. Catatan pentingnya adalah, jika teknologi kepemiluan digunakan tapi tidak transparan dan akuntabel, output dan proses di dalamnya rentan penyalahgunaan.

Ia juga menyebut, berdasarkan temuan oleh sejumlah pihak, diduga ada tekanan secara struktural yang melibatkan KPU dalam proses verifikasi faktual.

Baca Juga: Partai Ummat Sebut Ada Parpol yang Ganggu Proses Verifikasi Faktual KPU, PAN: Tak Masuk Akal

“Misalnya yang didapat oleh teman-teman koalisi pengaduan, oleh sejumlah informan, yang didapat oleh masyarakat sipil, itu ada tekanan yang melibatkan KU secara struktural.”

“Itu yang harus dijelaskan oleh Mas Hasyim (Ketua KPU RI), bukan hanya kita ingin pemilunya sesuai jadwal, tetapi kita ingin menjaga lembagaini sebagai lembaga penyelenggara yang kredibilitasnya tidak diragukan,” urainya.