Pengamat: Reformasi Polri Tak Jalan, Malah Lebih Parah Dibanding Waktu Masih ABRI, Hedon dan Arogan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebut reformasi di tubuh Polri tidak berjalan.

Terutama, dia mengatakan, yang menjadi permasalahan hingga saat ini yaitu mengenai reformasi dari aspek struktural dan instrumental.

Baca Juga: Kapolri Usulkan Bikin SIM Diberi 2 Kali Kesempatan Jika Gagal, Biar Tidak Makan Waktu

Menurut Bambang, reformasi struktural dan instrumental Polri tidak berjalan selama 20 tahun setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disahkan.

Hal tersebut, kata dia, mengakibatkan aspek kultural di institusi Polri malah lebih parah daripada saat masih berada dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.

"Kultur hedon, arogansi, lebih parah daripada saat Orde Baru," kata Bambang merujuk era kepemimpinan Presiden Soeharto, dikutip dari Antara, Kamis (27/10/2022).

Bambang menjelaskan, saat Orde Baru, arogansi cenderung dilakukan oleh militer. Namun, saat ini setelah TNI kembali ke barak, arogansi yang dulu dilakukan militer malah dilakukan oleh polisi.

Baca Juga: Kompol Aditya: Hasil DVR CCTV Dua Jam yang Hilang Ditemukan, Tampak Brigadir J Masih Hidup

"Kultur hedon juga tercipta karena struktur dan instrumen tak mampu untuk mencegah gaya hidup mewah itu terjadi," ujar Bambang.

Adapun Bambang Rukminto menyampaikan demikian menanggapi pernyataan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tan Sri Da'i Bachtiar.

Diketahui, Bachtiar sebelumnya mengatakan, reformasi kepolisian sudah lama dilakukan, bahkan di era kepemimpinannya.

Namun, menurut Bachtiar, untuk reformasi dari aspek kultural, diakuinya masih membutuhkan waktu.

"Reformasi sudah lama dilakukan sejak berpisahnya TNI dan Polri, dari 2001 sampai 2005 saya sudah melakukan reformasi seperti itu," ujar Bachtiar.

Baca Juga: Pengakuan AKBP Ari Cahya, Bharada E Sangat Tenang Usai Tembak Brigadir J

"Tapi memang reformasi yang perlu waktu adalah aspek kultural," imbuhnya. 

Menurut Bachtiar, reformasi aspek kultural ini memerlukan peran serta lingkungan sekitar. Aspek kultural tidak hanya terkait perilaku personel Polri semata.

"Kultural bukan hanya karena perilaku polisinya, tetapi juga tergantung pada lingkungannya. Lingkungannya siapa? Masyarakat itu sendiri," ucap Bachtiar.

"Jadi, perubahan kultural di polisi juga dipengaruhi oleh perubahan pada masyarakat itu sendiri. Itu yang dirasakan menjadi beban kita semua," tuturnya. 

Termasuk juga terkait gaya hidup personel Polri yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, menurut Bachtiar, persoalan gaya hidup itu bukan terjadi sekarang saja.

Baca Juga: Jawaban AKBP Acay Saat Disindir Brigjen Hendra Liburan ke Bali, Mengaku Hadiri Resepsi Teman Nikahan

Tetapi, kata dia, dari masa seniornya hingga Kapolri berikutnya, sudah ada arahan yang mengimbau personel Polri untuk bergaya hidup sederhana, merakyat sesuai lingkungannya.

"Jangan sampai polisi berada di lingkungan masyarakat tetapi polisinya tampil berbeda. Itu sudah disampaikan. Kembali, masalah kultural memang membutuhkan waktu," ucap mantan Kapolda Jatim ini.