Pengarahan Massal Jokowi terhadap 559 Pejabat Polri Dinilai Tanda Presiden Geram atas Kinerja Polisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengarahan Presiden Joko Widodo terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda dan Polres dinilai menggambarkan kegeraman Presiden atas kinerja Polri.

Ketua SETARA Institute Hendardi menilai, sejumlah rangkaian peristiwa yang belakangan terjadi telah merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri. Yakni, kasus Ferdy Sambo, kontroversi Konsorsium 303, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Kanjuruhan. Terakhir, kasus narkoba yang menjerat petinggi Polri. 

Menurut Hendardi, Presiden Jokowi geram atas kinerja institusi Polri lantaran tidak cakap dalam menjalankan mandat konstitusional menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Pengarahan massal seperti ini tampaknya kali pertama terjadi bagi Polri di masa Jokowi. Meskipun geram, Jokowi sesungguhnya masih sangat mempercayai Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memimpin reformasi Polri," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga: Bocoran Arahan Jokowi untuk Polri: Mulai dari soal Kepercayaan hingga Pelayanan

Rangkaian peristiwa di tubuh Polri, kata Hendardi, bukan hanya berdaya rusak internal yang mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri. Namun juga memiliki daya rusak bagi publik karena keadilan yang terusik. 

Bahkan, karena peristiwa-peristiwa itu, berbagai kinerja Polri lainnya juga diragukan profesionalitas dan imparsialitasnya oleh publik. 

Secara sistematis dan masif, gugatan atas kinerja Polri terus bergulir, termasuk kinerja Polri dalam penanganan terorisme.

"Sebagaimana pesan Jokowi dalam pengarahan ke pimpinan Polri, bahwa Polri harus solid dan harus tampil percaya diri, karena kalau terlihat ragu dan tidak tegas justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik," ujar Hendardi.

Baca Juga: Didampingi Kadiv Propam, Kapolri Pantau Langsung Pemulangan Buronan Bos Judi Online Apin BK

Hendardi mengingatkan, keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi pula berpotensi memolitisasi secara sistematis kelompok-kelompok tertentu.

Untuk itu, tidak ada jalan lain bagi Polri, kecuali melakukan percepatan reformasi Polri dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti dan berkelanjutan. 

Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. 

Baca Juga: [FULL] Kapolri Soal Teddy Minahasa Ditangkap Karena Terlibat Jaringan Narkoba

"Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," ujar Hendardi.