Wali Kota Idris Tanggapi Pernyataan Sekjen PDIP soal Prestasi PKS di Depok

DEPOK, KOMPAS.TV - Wali Kota Depok Mohammad Idris menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi PKS dalam memimpin pemerintahan Kota Depok.

Dalam tanggapannya, Idris meminta Hasto untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan.

"Namanya figur publik, apalagi tingkat nasional, dalam ber-statement sejatinya penuh pertimbangan. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang, kalau dia (Hasto) salah memberikan statement," ucap Idris, Senin (19/9/2022), dikutip dari Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Hasto memberikan pernyataan pedas kepada PKS untuk merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam siaran pers di channel PKS TV, juga mengkritik kenaikan BBM yang diputuskan pemerintah.

Baca Juga: Sempat Bikin Gaduh, Kini Wali Kota Depok Bantah Pernah Usulkan Depok Gabung ke Jakarta!

Dalam responsnya, Hasto mengatakan, PKS semestinya melakukan autokritik sebelum mengkritik kebijakan pemerintah. Hasto pun mempertanyakan prestasi kepemimpinan PKS di daerah, khususnya Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi?" ucap Hasto dalam keterangan pers tertulis.

"Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks."

Hasto mengaku tidak mempermasalahkan PKS dan partai politik lain menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah. Namun, Hasto mengingatkan, PKS pernah bersikap mendukung kenaikan harga BBM saat menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," tegasnya.

 

Pemkot Depok Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat soal Kenaikan BBM

Wali Kota Depok mengaku, pihaknya sebagai pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga BBM.

"Kami sebagai pemerintah eksekutif di wilayah Depok ini, tentunya menerima segala kebijakan pemerintah, karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri," ujar Idris.

Baca Juga: Pasha Ungu Diminta Jadi Wali Kota Depok usai Videonya Viral, Begini Responsnya

Namun begitu, untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM ini, Idris mengaku pihaknya telah mengambil langkah penanganan.

Di antaranya, bergerak cepat memberikan bansos dan BLT kepada warga Depok. "Ada bantuan juga dari kami, tambahan Rp150.000 per orang selama tiga bulan," ungkap Idris.

Selain itu, Idris juga mengaku telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersedekah kepada warga yang terdampak.