Pengamat soal Kriteria Figur yang Cocok Jadi Pj Gubernur DKI: Netral-Berhubungan Baik dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik sekaligus Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampouw menilai tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta memiliki kapasitas yang baik.

Meski demikian, dia mengatakan, selain kapasitas, sosok yang menjadi Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan ini juga harus mengerti betul terkait kebutuhan DKI Jakarta.

Terlebih, DKI Jakarta memiliki posisi yang strategis, sehingga pemilihan Pj Gubernur yang tepat menjadi taruhan untuk semakin memperkuat ikatan atau relasi sosial bangsa.  

Hal ini disampaikan Jeirry dalam diskusi publik bertajuk "Siapa Pantas Jadi Pj Gubernur DKI?" yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FORMAPPI, Kamis (15/9/2022). 

"Dari tiga nama memiliki kapasitas yang oke, ada Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Kemampuan dan kapasitasnya tidak diragukan lagi," kata Jeirry.

"Cuma permasalahannya adalah mencari sosok yang tepat. Mengerti apa yang dibutuhkan DKI Jakarta."

Terkait hal ini, dia mengungkapkan setidaknya ada empat (4) hal atau kriteria yang harus dimiliki figur Pj Gubernur setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Pertama, figur yang netral. 

Menurutnya, kalau ingin membuat 2024 adem, DKI Jakarta memerlukan figur pemimpin transisi yang tidak berada di kubu kiri maupun kanan.

"Ini penting untuk membangun konsolidasi masyarakat di samping menghalangi opini yang berkembang yang memungkinkan membuat masyarakat terbelah," tegasnya.

Baca Juga: Heru Budi Hartono, Dekat Jokowi Sejak di DKI, Kini Diusulkan Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies

Kedua, figur yang tidak terbebani trauma politik di 2017.

Jeirry mengatakan.untuk dapat membuat suasana menuju 2024 lebih kondusif, dia menekankan figur yang cocok menjadi Pj Gubernur mengantikan Anies adalah sosok yang tidak terbebani oleh trauma politik di 2017.

"Jadi figur yang betul-betul yang ketika ia ditetapkan atau diangkat, orang melihat bahwa ini orang yang membuat suasana lebih kondusif untuk menuju 2024," ucap dia.

Ketiga, sosok yang mengerti pengelolaan pemerintahan secara umum, maupun secara khusus di DKI Jakarta.

Menurutnya kondisi politik yang terjadi di tahun 2017 juga turu mempengaruhi birokrasi di DKI.

Sehingga diharapkan figur itu bisa mendisiplinkan birokrasi agar tidak terus menerus terjadi maasalah.

Keempat, Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki hubungan yang baik dengan Jokowi.

Jeirry menurturkan, mempunyai hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai penting dalam konteks menata dan membangun kehidupan yang lebih harmonis.

Tak hanya itu, hal tersebut juga penting untuk membuat dinamika politik yang lebih kondusif menuju Pemilu 2024.

"Kalau ada semacam ketidakcocokan dalam koordinasi antar pemerintahan secara struktural di tingkat pusat dan DKI, nantinya akan merepotkan proses-proses kita menuju 2024," ungkapnya. 

"Jadi 4 hal tersebut penting. Kalau ada hal-hal lain, misalnya orangnya punya track record bersih, tidak memicu kontroversi di masyarakat, itu bisa jadi kriteria tambahan."

Baca Juga: Pesan Anies untuk Pj Gubernur DKI Jakarta: Tidak Ada Program Pribadi