Ramai Isu Hacker Bobol Data Pemerintah, Menkominfo Minta Media Jaga Berita: Jangan Sebabkan Bullying

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta media menjaga pemberitaan tentang dugaan data pemerintah RI yang dibobol peretas (hacker) belakangan ini. Johnny menyebut data-data yang diduga bocor terkait dengan kedaulatan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Johnny usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dalam rapat yang juga dihadiri Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, Kepala BIN, serta Kepala BSSN ini, Jokowi disebut memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait membentuk tim respons darurat untuk mengatasi dugaan kebocoran data.

Kata Johnny, tim itu akan melakukan asesmen untuk memperbaiki tata kelola data di Indonesia serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Dipanggil Jokowi, Menkominfo Diperintahkan Bentuk Tim Khusus Tangani Dugaan Kebocoran Data

Lebih lanjut, Johnny menggarisbawahi komunikasi publik terkait isu hacker yang diduga membobol data pemerintah belakangan ini. Ia meminta media untuk berhati-hati dalam pemberitaan terkait isu data pemerintah.

“Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan bisa juga terkait dengan sovereignity dan kedaulatan kita, termasuk dia sangat geopolitis,” kata Johnny dalam keterangan pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden RI.

Johnny meminta media jangan sampai membuat pemberitaan yang membingungkan masyarakat. Pasalnya, dalam isu hacker ini, terdapat banyak hal teknis yang rawan salah kutip.

“Ini banyak hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa ini kita saling mem-bully, jangan sampai,” kata Johnny.

“Kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama gotong-royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di ruang digital,” lanjutnya.

Di lain sisi, Johnny juga mengabarkan perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kata dia, RUU PDP kini telah disetujui dalam rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah.

Baca Juga: Dipanggil Presiden, Kepala BSSN Minta Masyarakat Tetap Tenang Soal Kebocoran Data