Rieke Diah Pitaloka Dukung BPK Audit Pertamina, Duga Data Biaya Pokok Produksi BBM Tidak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rieke Diah Pitaloka mengungkap indikasi ketidaktransparanan data Biaya Pokok Produksi (BPP) BBM serta alokasi APBN untuk subsidi energi, dan subsidi perlindungan sosial dan energi bagi keluarga tidak mampu.

Kata Rieke, Komisi VI sudah meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan data mengenai lima poin secara tertulis.

Kelima poin tersebut adalah BPP crude oil dari Indonesia; rincian BPP crude oil impor; rincian impor crude oil, LPG, dan LNG dari tahun 2011-2022.

Selanjutnya, rincian dan dari mana sumber data penerima subsidi energi BBM, LPG dan listrik termasuk prosedur dan mekanisme, serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi; dan tunggakan utang subsidi pemerintah ke pertamina dan PLN.

"Namun hingga hari ini, data-data yang diminta belum disampaikan Kementerian BUMN,” ungkap Rieke dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama perusahaan-perusahaan BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022), dikutip dari keterangan tertulis DPR.

“Karena itu tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia maupun impor, untuk mengungkap berapa sesungguhnya angka keekonomian yang dimaksud pemerintah," tuturnya.

Baca Juga: Tak Sanggup Beli BBM, Nelayan Pilih Tak Melaut

“Karena itu tidak ada data yang akurat dan aktual tentang BPP crude oil dari Indonesia maupun impor, untuk mengungkap berapa sesungguhnya angka keekonomian yang dimaksud pemerintah," tuturnya.

Menurutnya, data penerima subsidi termasuk prosedur dan mekanisme serta indikator dan variabel pendataan yang digunakan sebagai acuan penerima subsidi energi, juga belum disampaikan ke Sekretariat Komisi VI DPR RI.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini mendukung pembatalan kenaikan harga BBM subsidi, karena ada indikasi kuat ketidaktransparanan dalam BPP BBM dan penerima subsidi BBM.