PKS Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi: Tolak Rencana Kenaikan BBM hingga Singgung Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Keadailan Sejahtera (PKS) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan surat terbuka tersebut meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca-pandemi. 

Baca Juga: Ditanyai Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi : Masih Dihitung dengan Penuh Kehati-hatian

Ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga sembako pastinya akan semakin tidak terkendali.

Syaikhu menyatakan dalam dua tahun ini rakyat terpukul lantaran pandemi. Ekonomi masyarakat juga masih tertatih-tatih untuk bangkit kembali. 

"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik," ujarnya melalui siaran video di kanal YouTube PKS TV, Kamis (9/1/2022).

Syaikhu menambahkan PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. 

Baca Juga: Sejumlah SPBU di Jakarta Penuh Antrean Kendaraan, Imbas Wacana Kenaikan Harga BBM Subsidi!

Menurut PKS mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

PKS, sambung Syaikhu, juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat. Seperti mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah memiliki dana.

Kemudian mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup.

Baca Juga: PKS Sebut, Ribuan Nelayan Terancam Bangkrut Jika Harga BBM Naik

"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," ujar Syaikhu.

Lebih lanjut dalam surat terbuka, PKS memahami pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Bantuan sosial tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. 

Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan; ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan BLT BBM di Jayapura Papua, Berharap Bantuan Dana Bisa Perbaiki Daya Konsumsi

"Bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat?" tutur Syaikhu.

PKS juga memandang pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi. 

Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.

"Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Syaikhu.

Baca Juga: Pengamat: Penurunan Harga BBM Nonsubsidi Hanya Gimik Agar Masyarakat Tak Panik

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan pemerintah masih menghitung terkait rencana kenaikan harga BBM.

Jokowi menyatakan, pemerintah hati-hati dalam menetapkan harga BBM bersubsidi.

Meski belum ditetapkan harga baru, Rabu (31/8/2022). Presiden Jokowi telah membagikan bantuan langsung tunai BBM kepada warga Papua, di Jayapura.