Duduk Perkara Suharso Monoarfa Didesak Mundur, Imbas Pidato Amplop Kiai dan Elektabilitas PPP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah petinggi partai Partai Persatuan Persatuan (PPP) menuntut Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Tidak tanggung-tanggung, tiga petinggi DPP PPP secara resmi minta ia mundur.

Ketiganya adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Surat itu resmi dilayangkan ke Suharso Monoarfa pada Senin (22/8/2022).

“Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP,” bunyi surat itu.

Lantas, apa yang membuat Suharso Monoarfa didesak mundur?

Dalam keterangan surat dari tiga pimpinan tertinggi Majelis DPP PPP tersebut dijelaskan beberapa faktor yang jadi alasan Menteri PPN/Bappenas itu harus mundur dari Ketum Partai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia

Pertama, terkait dengan pidato Suharso Monoarfa tentang amplop kiai yang dianggap merugikan dan merendahkan pesantren, salah satu basis utama PPP.

Pidato itu terjadi dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Gedung ACLC KPK, Senin (15/8/2022).

Kala itu, ia mengaku masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu.

Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

“Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ujar Suharso.

Buntut dari pernyataan itu, Suharso dinilai membuat gaduh. 

"Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren," jelas keterangan surat dari Petinggi DPP PPP. 

Kedua, terkait dengan suara PPP yang dinilai secara elektabalitas stagnan PPP. Bahkan, dinilai tidak akan naik di Pemilu 2024 jika Suharso masih menjadi ketum partai.

Selain itu, terkait pemberitaan pribadi dari Suharso dan banyaknya demo juga mempengaruhi para petinggi partai memintanya mundur dari jabatan kursi ketum PPP. 

Sebagai informasi, Suharso Monorfa terpilih jadi Ketum Partai PPP pada Muktamar IX PPP yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 19 Desember 2022.

Ia terpilih jadi ketum periode 2020-2025. Sebelumnya ia jadi Plt Ketum DPP PPP pada 16 Maret 2019 menggantikan Romahurmuzy yang terjerat kasus korupsi. 

Baca Juga: PPP: Penonaktifan Kapolri Justru Timbulkan Kontroversi Baru di Kasus Brigadir J

Baca Juga: Suharso Monoarfa Soal Pembangunan IKN: Investor Sudah Banyak yang Tanya

Suharso Minta Maaf 

Suharso sendiri minta maaf dan mengaku khilaf telah membuat kegaduhan terkait dengan pidato tentang dirinya.

Bahkan ia sudah tabayun dengan para petinggi partai, termasuk bertemu dengan KH Afifudin Muhajir yang merupakan wakil Ketua Dewan Syariah PPP.

Permintaan maaf itu disampaikan saat memberikan sambutan di acara Sekolah Politik PPP di Bogor, Jumat (19/8/2022).

“Saya mengaku itu sebuah kesalahan, saya memohon maaf dan meminta untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya,” kata Suharso dilansir Kompas.id

Berikut Isi Lengkap Surat Permintaan Mundur Suharso Monoarfa

Berikut isi dari surat permintaan Suharso mundur itu:

 1. Telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai, terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat dari pidato Saudara Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 15 Agustus 2022.

 Rekaman pidato Saudara telah menjadi viral di berbagai media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren.

Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal di atas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK RI tersebut di atas, kami para pimpinan Majelis juga mengikuti dengan saksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI.

Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI.

Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.

3. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Saudara Suharso Monoarfa di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

4. Mengingat bahwa pada situasi sebelumnya elektabilitas PPP tidak juga beranjak naik semenjak dipimpin oleh Saudara Suharso Monoarfa, maka ketiga poin di atas akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.

Mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan di atas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik di dalam dan di luar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Permintaan di atas insya Allah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024.

 Atas kesediaan dan sikap bijak Saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP, kami menyampaikan ucapan jazakallah khoiron katsira.