Duduk Perkara Suharso Monoarfa Didesak Mundur, Imbas Pidato Amplop Kiai dan Elektabilitas PPP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah petinggi partai Partai Persatuan Persatuan (PPP) menuntut Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Tidak tanggung-tanggung, tiga petinggi DPP PPP secara resmi minta ia mundur.

Ketiganya adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Surat itu resmi dilayangkan ke Suharso Monoarfa pada Senin (22/8/2022).

“Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP,” bunyi surat itu.

Lantas, apa yang membuat Suharso Monoarfa didesak mundur?

Dalam keterangan surat dari tiga pimpinan tertinggi Majelis DPP PPP tersebut dijelaskan beberapa faktor yang jadi alasan Menteri PPN/Bappenas itu harus mundur dari Ketum Partai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia

Pertama, terkait dengan pidato Suharso Monoarfa tentang amplop kiai yang dianggap merugikan dan merendahkan pesantren, salah satu basis utama PPP.

Pidato itu terjadi dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Gedung ACLC KPK, Senin (15/8/2022).

Kala itu, ia mengaku masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu.

Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

“Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ujar Suharso.

Buntut dari pernyataan itu, Suharso dinilai membuat gaduh. 

"Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren," jelas keterangan surat dari Petinggi DPP PPP. 

Kedua, terkait dengan suara PPP yang dinilai secara elektabalitas stagnan PPP. Bahkan, dinilai tidak akan naik di Pemilu 2024 jika Suharso masih menjadi ketum partai.

Selain itu, terkait pemberitaan pribadi dari Suharso dan banyaknya demo juga mempengaruhi para petinggi partai memintanya mundur dari jabatan kursi ketum PPP. 

Sebagai informasi, Suharso Monorfa terpilih jadi Ketum Partai PPP pada Muktamar IX PPP yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 19 Desember 2022.

Ia terpilih jadi ketum periode 2020-2025. Sebelumnya ia jadi Plt Ketum DPP PPP pada 16 Maret 2019 menggantikan Romahurmuzy yang terjerat kasus korupsi. 

Baca Juga: PPP: Penonaktifan Kapolri Justru Timbulkan Kontroversi Baru di Kasus Brigadir J