Kepuasan Publik Turun, Nasdem Ingatkan Jokowi-Ma ruf Serius Memeras Otak, Kerja Lebih Keras

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya mengatakan, pemerintah harus serius memperhatikan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022 yang menyebut kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin turun 6,8 persen.

Demikian Willy Aditya merespons hasil Survei Litbang Kompas kepada KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

“Saya kira pemerintah harus memperhatikan secara serius hasil survei ini. Saya memahami bahwa situasinya juga tidak mudah bagi pemerintah,” ucap Willy Aditya.

“Akan tetapi, bagaimana pun pemerintah harus memeras otak dan bekerja lebih keras lagi dalam upaya mengatasi situasi yang terjadi ini. Saya kira, berbagai skema jaring pengaman sosial harus semakin diintensifkan dan harus semakin tepat sasaran.”

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun, Demokrat: Ini Kode Keras Rakyat kepada Pemerintah

Dalam pandangan Willy, satu di antara cara yang dapat mendongkrak kepuasan publik dalam jangka pendek adalah program padat karya.

“Program padat karya, saya kira bisa mengatasi situasi yang ada sementara ini. Ketimbang kartu prakerja yang rasanya belum terasa efeknya, lebih pasti program program padat karya,” ujar Willy.

“Sifatnya pasti dan hasilnya pun jelas. Ia juga selalu bisa jadi jaring pengaman sosial bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.”

Apalagi saat ini, situasi pasca-pandemi hingga situasi global berpengaruh terhadap kondisi di Tanah Air.

Baca Juga: Jokowi Sentil Pertamina dan PLN yang Tuman Minta Subsidi Terus ke Kemenkeu: Kok Enak Banget

“Perang Rusia-Ukraina sampai saat ini juga masih terasa impaknya. Harga minyak dunia yang terus melambung, turut menyulitkan situasi di dalam negeri. Menjadi wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah terus menurun,” kata Willy.

“Dan kali ini, saya kira cukup valid. Selain jarak waktunya, jarak angkanya juga memang menunjukkan kenyataan yang demikian.”

Di samping itu, sambung Willy, pemerintah tidak bisa menuntut kepada warga untuk memahami situasi yang tengah terjadi.

“Mereka tentu saja hanya tahu bahwa harga minyak goreng naik, harga telur naik, dan harga harga kebutuhan lainnya,” ujar Willy.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Di samping itu, survei juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).