"Pertama, kami tidak mau posisi kami mendesak dan seakan-akan meminta jabatan apapun kepada presiden," terangnya.
Alasan kedua, menurut Saleh, pihaknya tidak ingin membuat partai lain menilai PAN bereaksi berlebihan.
"Kami orang yang datang belakangan, karena itu kami tidak mau ada posisi partai-partai yang selama ini mendukung presiden, merasa kami itu berlebihan, dan macam-macam," ungkapnya.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, PAN Prediksi Ada Nama Besar yang Diganti Jokowi
Ia juga tidak ingin membuat partai lain merasa tidak nyaman.
"Ini sensitif, dan kami tidak mau kalau posisi kami justru membuat partai-partai lain tidak nyaman," tegasnya.
Meski demikian, Saleh mengatakan pihaknya akan patuh dan taat bila PAN ditunjuk menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi.
"Kalau misalnya nanti presiden sudah memutuskan ya tentu kita sami'na waato'na (patuh dan taat), karena kami sekarang secara realitas mendukung program pemerintah," tuturnya.
Di sisi lain, Peneliti Charta Politika Ardha Ranadireksa menjelaskan, hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa penilaian publik paling rendah tertuju pada bidang ekonomi dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Survei Charta Politika, penilaian publik terhadap bidang ekonomi ini yang paling rendah, walaupun kita lihat trennya sudah mulai naik," jelasnya.
Ia menilai, jabatan menteri yang mungkin akan di-reshuffle oleh presiden adalah posisi menteri yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan perdagangan. .
"Saya tidak ingin mendahului presiden, menurut saya menteri di bidang ekonomi, saya tidak berani sebutkan siapa-siapanya, ada beberapa kesalahan yang terjadi, misalnya naiknya harga minyak goreng, harga kebutuhan pokok, dan sebagainya," kata Ardha.
"Mungkin beberapa menteri yang cukup intens mengurus itu menurut saya," pungkasnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.