IPW: Brimob Dipimpin Komjen, Harus Hormati HAM

JAKARTA, KOMPAS. TV – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden untuk menaikkan struktur organisasi Korps Brigade Mobil (Brimob).

Tindaklanjut Keppres tersebut, rencananya pada sore ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mulai menetapkan perwira tinggi (Pati) bintang tiga untuk memimpin Korps Brimob.

Menanggapi hal tersebut Indonesian Police Watch (IPW) mengingatkan agar korps Brimob sebagai kesatuan elit di kepolisian agar meningkatkan terus profesionalisme dan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu.

“Harus ditingkatkan profesionalisme anggota Brimob dengan arahan dari Dankorbrimob (Komandan Korps Brimob) yang(berpangkat)  Komjen itu. Yang penting adalah brimob yg semakin berkembang” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam pernyataan kepada Kompas TV, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga: Mulai Sore Ini, Korps Brimob Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Menurut Sugeng, berdasarkan catatan pada 2022 masih banyak personel Brimob yang belum mencerminkan perilaku profesional.

Dia misalnya, menyebut di beberapa tempat masih ada personel Brimob yang menjadi backing pengusaha dalam berhadapan dengan masyarakat saat sengketa-sengketa lahan pertanian.

“Bahkan ada penembakan dan penangkapan masyarakat yang mengerahkan anggota Brimob,” tukasnya.

Baca Juga: Pasca Kericuhan Brimob dengan Warga, Polda Kalbar Terjunkan Tim Investigasi

Dia mengatakan, anggota Brimob harus lebih memahami lagi mengenai implementasi dan penerapan standar Hak Asasi Manusia (HAM).

Apalagi, kata Sugeng, akan ada banyak proyek strategi nasional yang rentan dengan konflik

“Peningkatan profesionalisme dengan mengedepankan HAM ini penting apalagi di tengah kencangnya proyek strategis nasional yang rentan konflik-konflik

Dia menegaskan Brimob tidak harus berhadapan dengan warga. Malah seharinya Brimob melindungi warga.

Baca Juga: Perwira Polisi yang Lepas Tembakan di Kompleks Polri Ternyata Anggota Brimob Kelapa Dua

Pimpinan Brimob, menurut Sugeng harus mengontrol anak buahnya yang memiliki kemampuan temur agar tidak menggunakannya kepada masyarakat.

“Ekspresikan keahliannya yang ditujukan ke masyarakat sipil, agar mereka melindungi masyarakat.  Pak kapolri harus mengingatkan juga penghormatan tugas-tugas brimob terhadap prinsip-prinsip HAM,” tegas Sugeng.

Dia melihat, alasan peningkatan pangkat pemimpin Brimob dari yang sebelumnya Inspektur Jenderal Polisi atau bintang dua menjadi Komisaris Jenderal Polisi (bintang tiga), tak lepas dari tantangan yang semakin kompleks sehubungan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, 'Nusantara'.

“Terkait hal tersebut, IPW bisa memahami karena Brimob sebagai satu kesatuan di bawah kepolisian di mana Polri ada di bawah portofolio presiden RI, tentu presiden punya kepentingan agar proyek IKN berjalan dengan baik,” ungkapnya.