Misalnya, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemilu di lingkungan KPU.
Keempat, masih kata Hasyim, Presiden juga mengingatkan KPU untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis.
Terkait pesannya itu, Presiden Jokowi menekankan kepada KPU agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.
Contoh misalnya tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Kemudian kelima, sambung Hasyim, terkait kampanye.
Dalam hal ini, Presiden dan KPU berpandangan agar sebisa mungkin kampanye dipersingkat lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
Baca Juga: PDIP Bantah Ada Keretakan Hubungan Jokowi-Megawati
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkap Hasyim.
Point yang keenam, Hasyim mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).
Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dalam negeri.
“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” kata Hasyim, menjelaskan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.