JK Keluhkan Lamanya Perizinan PLTA, Jokowi Sentil Dirut PLN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk dapat membenahi praktik birokrasi dalam perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)

Teguran Presiden ini, menyusul keluhan pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, soal perizinan pembangunan PLTA yang memakan waktu lebih dari lima tahun.

Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela sambutannya dalam peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90MW besutan Kalla Group, di Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).

"Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, pak dirut, diperhatikan," kata Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

"Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu lebih dari lima tahun. Sekuat apapun, orang ngurus izin, negosiasi sampai lima tahun, kecapekan di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan," ujarnya.

Namun kata Jokowi, Jusuf Kalla dan manajemen Kalla Group tidak menyerah dalam mengurus izin pemnbangunan pembangkit listrik tersebut.

"Untungnya seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau tidak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung. belum nanti mendapatkan pendanaan konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres Terbaru, Badan Usaha Boleh Gelar Vaksinasi Covid-19

Dia kemudian mengapresiasi kerja keras Kalla Group dalam dalam menyelesaikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap ke depannya sejumlah pembangkit listrik lain yang menggunakan energi hijau juga bisa cepat selesai.

"Sekali lagi, saya sangat menghargai, Pak Jusuf Kalla atas selesainya Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Semoga nanti yang berikutnya dapat dilancarkan semuanya, sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT benar-benar bisa kita lakukan," ujarnya.

"Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau sekarang sangat tinggi sekali kepada negara kita," ucapnya.

Sebelumnya, di kesempatan yang sama, Jusuf Kalla menyinggung soal birokrasi di PLN yang memakan waktu lebih dari lima tahun. 

Dia kemudian berharap PLN dapat menyederhanakan birokrasi dalam perizinan pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target-target pengurangan emisi.

"Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun. Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup," kata Jusuf Kalla. 

Baca Juga: Jokowi Minta Menaker Revisi Aturan Baru Soal JHT, Buruh Terus Suarakan Pencabutan Permenaker!