Kritik Demokrat Soal Wacana Pilpres Diundur: Kalau Khawatir IKN Mangkrak, Jelas Sesat

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mencurigai pernyataan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut kelompok pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur. 

Benny mempertanyakan maksud dari ucapan pembantu Presiden Jokowi tersebut. Ia menduga ada kelompok pengusaha yang khawatir proyek perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mangkrak kalau presiden berganti. 

"Kepala BKPM Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur. Betulkah? Motifnya apa? Apa mereka inginnya tidak ada pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan? Atau apa kira-kira motif mereka meminta Pemilu ditunda?" kata Benny dalam akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID dan KOMPAS. TV sudah diizinkan untuk mengutipnya, Senin(10/1/2021). 

Baca Juga: Menteri Bahlil Ungkap Pelaku Usaha Minta Pilpres 2024 Ditunda

Menurut dia, jika betul banyak pengusaha menghendaki Pemilu 2024 ditunda, maka demi hukum Presiden dan Wapres yang sekarang akan berakhir masa jabatannya di 2024. 

"Plt Presiden dipegang Triumvirat yakni Menlu, Menhan dan Mendagri sampai ada Presiden/Wapres hasil Pemilu. Itulah hukumnya," ujarnya. 

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut, bila ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat. 

"Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Demokrat: Pemerintah Harus Cegah Penyebaran Omicron, Jangan Tunggu Nyawa Manusia Banyak Hilang

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.