Tes PCR Gunakan HET karena Harga Produk Terkait Pandemi Bersifat Inelastis

Dia mencontohkan harga layanan tes PCR pada tahun lalu. Saat itu tarif tes PCR masih di kisaran Rp1 hingga Rp2 juta, dan merek reagen yang ada hanya satu atau dua merek.

“Bulan Oktober pemerintah menentukan harga Rp900 ribu, saya cek harga reagen Rp400-500 ribu, itu sudah terkoreksi dan jumlah merek ada 5 sampai 10,” lanjutnya.

Selanjutnya, pada bulan Agustus lalu, saat pemerintah menentukan harga tes PCR Rp495 ribu, ada 52 merk dan harga reagen sudah turun menjadi Rp200 ribu.

Baca Juga: Gakeslab Sebut 20 Persen Laboratorium Penyedia Tes PCR Tutup Akibat Pemberlakuan Satu Harga

“Minggu lalu saya cek sudah ada 80 merek dan harga sudah turun lagi Rp150-Rp180 ribu untuk reagennya.”

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, isu PCR merupakan salah satu isu di antara banyak isu terkait pandemi yang perlu kita lihat.

“Kita ingin agar harga rasional, pengusaha untung, dan masyarakat juga bisa mengakses,” ucapnya.

Menurutnya ada tiga hal penting untuk dlihat dalam isu PCR. Pertama, soal harga. Kedua, soal distribusi atau ketersediaan alat ini di seluruh wilayah di tanah air dalam jumlah yang memadai. Ketiga, kecepatan dari hasil tes PCR ini dapat diakses publik.

Terkait harga, dia berpendapat sebaiknya dibuat batas atas dan batas bawah, bukan dengan menetapkan satu harga.

“Kenapa sih kita berdebat soal harga PCR ini seolah-olah harganya mesti dipatok satu model begitu. Kita bisa membuat model lebih longgar, bikin saja batas atas dan batas bawah.”

Untuk teknologi yang bisa menerapkan harga murah, lanjut Imanuel, sebaiknya dibiarkan memberikan harga murah. Demikian pula sebaliknya.

“Ada teknologi yang memang bisa murah, ya biarkan saja dia murah, bikin saja batas bawah. Ada juga teknologi yang mahal ya enggak usah dipaksa murah.”

Jika perdebatan soal harga terus berlanjut, dia khawatir akhirnya akan mendekonstruksi kegunaan PCR ini untuk deteksi penanganan pandemi.

Mestinya, kata dia, pemerintah melibatkan semua pihak dalam menentukan penetapan harga tes PCR untuk berdiskusi.

“Ini harga jangan dipatok harga nasional. Kalau kita bicara Jawa-Bali, okelah. Tapi bagaimana di luar Jawa Bali?”